Riauterkini - TELUKKUANTAN - Sikap bijak dan tenang Plt Bupati Kuansing, H. Mukhlisin, menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi penuh guncangan yang terjadi di Kuantan Singingi saat ini.

Ketika roda pemerintahan dan stabilitas daerah diuji oleh dinamika politik atau hukum, figur kepemimpinan Mukhlisin, mampu mengendalikan situasi sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat.

"Langkah Mukhlisin, merangkul semua pihak, dalam menjaga kondusivitas, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan adalah bentuk kedewasaan berpolitik dan patut diapresiasi," ujar rekan PWI Kuansing, saat membahas situasi daerah pasca operasi senyap KPK, Selasa (7/7/2026) siang.

Dalam situasi seperti ini, H. Mukhlisin bisa fokus mengembalikan kepada kepentingan masyarakat Kuansing secara luas. Langkah ini menurutnya tidak serta merta bisa dilakukan kalau bukan pemimpin yang bijaksana.

Faktor kunci dalam mengendalikan situasi menurut rekan PWI ada beberapa aspek penting dan sikap bijak seorang pemimpin yang sangat efektif dalam menetralisir situasi daerah. Dan itu sudah dilakukan H. Mukhlisin.

Seperti kepastian birokrasi, H. Mukhlisin, langsung mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap fokus bekerja sehingga pelayanan masyarakat tidak lumpuh akibat dinamika yang sedang terjadi.

Langkah paling apik dilakukan seorang Mukhlisin, membangun komunikasi yang menyejukkan mengeluarkan pernyataan yang tidak provokatif, melainkan mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian dan menghormati proses yang sedang berjalan.

"Menjaga keharmonisan berusaha menjadi jembatan penengah di antara berbagai kepentingan demi keutuhan daerah. Ini benar-benar sikap seorang leader," ungkap rekan PWI.

Sikap bijak Mukhlisin ini, katanya merupakan satu kesatuan kepemimpinan paket yang utuh, bisa memahami respons masyarakat Kuansing, di lapangan dalam mengawal masa transisi agar tetap kondusif.



"Kepedulian terhadap hak-hak dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa adalah fondasi penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan, terutama di masa-masa penuh dinamika seperti sekarang. Ini sangat difahami H. Mukhlisin, ini patut kita acungi jempol," kata rekan PWI.

Karena katanya, ketika kesejahteraan dan hak-hak garda terdepan pelayanan publik ini terpenuhi, profesionalisme dan loyalitas kerja mereka dalam melayani masyarakat pun akan tetap terjaga dengan baik."Ini benar-benar difikirkan Plt. Bupati," ujarnya.

Bagi perangkat desa dan ASN, kepastian mengenai hak dasar mulai dari penghasilan tetap, tunjangan, hingga perlindungan kerja bukan sekadar masalah kesejahteraan, melainkan juga soal harga diri dan ketenangan dalam bekerja.

Plt. Bupati H. Mukhlisin, mengenai ini memprioritaskan penyelesaian pembayaran tunda bayar Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup gaji perangkat desa.

Hal itu disampaikan H. Mukhlisin, dalam rapat kerja perdana bersama jajaran Pemkab Kuansing, ia menegaskan percepatan pembenahan administrasi agar hak-hak aparatur desa dapat segera disalurkan.

Ia memastikan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dan tunjangan ASN keluar tepat waktu tanpa penundaan akibat dinamika politik.

"Pemimpin yang bijak memahami bahwa meredam guncangan di daerah dimulai dengan menenangkan internal pemerintahannya terlebih dahulu. Langkah ini benar-benar dilakukan H. Mukhlisin," sebutnya.

"Menjamin hak dasar mereka adalah cara paling konkret untuk memastikan roda pelayanan di Kuansing tetap berputar normal," pungkasnya.***(Jok)