Riauterkini-PELALAWAN-Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Bandar Petalangan (IPMBP) menilai PT Serikat Putra diduga telah mengabaikan kewajiban alokasi 20 persen Hak Guna Usaha (HGU) kepada masyarakat selama bertahun-tahun, tanpa kejelasan dan tanpa transparansi. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk ketidakadilan agraria yang merugikan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.

Ketua IPMBP, Fadli Eka Putra, menegaskan bahwa kewajiban HGU 20 persen merupakan amanat regulasi yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan pemegang HGU, bukan kebijakan sukarela.

“Ini bukan persoalan baru. Sudah bertahun-tahun HGU 20 persen tidak diberikan kepada masyarakat. Artinya, ada pembiaran yang berlangsung lama dan merugikan rakyat secara langsung,” ujar Fadli, Minggu (25/1/2025).

Selain persoalan HGU, IPMBP juga menyoroti ketiadaan transparansi dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Serikat Putra. Hingga kini, IPMBP mengaku tidak menemukan adanya laporan terbuka, data realisasi, maupun mekanisme pelibatan masyarakat terkait program CSR perusahaan tersebut.

Menurut IPMBP, kondisi ini bertentangan dengan prinsip good corporate governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pembiaran yang berlangsung lama dinilai berpotensi memicu konflik agraria, memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Ketika perusahaan menguasai lahan dalam skala besar, sementara hak masyarakat diabaikan bertahun-tahun, maka itu adalah ketimpangan struktural. Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan modal,” tegas Fadli.

Tuntutan dan Peringatan Aksi.

IPMBP menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:

1. PT Serikat Putra membuka secara terbuka realisasi kewajiban HGU 20 persen kepada masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan.

2. PT Serikat Putra mempublikasikan laporan penggunaan dana CSR yang dapat diakses dan diuji oleh publik.

3. Pemerintah daerah dan instansi teknis terkait segera melakukan evaluasi, verifikasi lapangan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan HGU dan CSR perusahaan.

IPMBP juga memperingatkan, jika tidak ada langkah konkret dan itikad baik dari perusahaan maupun pemerintah, maka pihaknya siap menggelar aksi demonstrasi secara terbuka, damai, dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin konflik, tapi kami juga tidak akan diam. Jika hak masyarakat terus diabaikan, aksi massa adalah pilihan terakhir untuk menuntut keadilan,” pungkas Fadli.

IPMBP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan sosial dan supremasi hukum.***(ang)