Riauterkini - PEKANBARU - Besok, digelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Agenda utamanya, pergantian direksi yang saat ini dijabat Ida Yulita Susanti sebagai Direktur Utama (Dirut).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto saat dikonfirmasi, menegaskan bahwa penyelenggaraan yang akan digelar besok telah melalui mekanisme dan dasar hukum yang jelas.

"Kita melakukan pergantian ini tentu ada dasarnya. Besok akan dibacakan langsung dalam forum RUPSLB. Ada mekanisme yang harus dilalui oleh siapa pun yang ingin menjabat, mulai dari asesmen hingga penilaian rekam jejak,” ujar SF Hariyanto di Pekanbaru.

SF Hariyanto menyampaikan, pergantian jajaran direksi bukanlah keputusan yang diambil secara tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan matang. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan akan dijelaskan secara terbuka kepada publik saat RUPSLB berlangsung.

Ia menegaskan, posisi strategis seperti Direktur PT SPR harusnya dapat memperhatikan berbagai aspek. Aspek rekam jejak menjadi perhatian utama, termasuk latar belakang hukum, potensi konflik kepentingan, hingga pola kepemimpinan yang dimiliki calon pejabat.

“Ini perlu diketahui publik. Bagaimana aspek hukumnya, apakah ada kemungkinan konflik kepentingan, serta bagaimana pola kepemimpinannya. Tidak serta-merta asal duduk saja. Semua mekanisme harus dilalui,” tegasnya.

Diharapkan, mekanisme terbuka yang dapat diakses publik ini agar penunjukan tahapan aturan tidak ada yang terlewatkan. Proses berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku diharapkan tampilnya sosok yang pantas untuk memimpin badan usaha milik daerah tersebut.

Ditegaskan bahwa rekam jejak menjadi aspek krusial karena jabatan direktur berkaitan langsung dengan tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan strategis.

Terkait pengawasan, SF Hariyanto menanggapi adanya informasi penolakan oleh direksi SPR terhadap Inspektorat Riau yang ingin mengaudit. Menurut SF Hariyanto pemerintahan termasuk kebijakan perusahaan daerah, wajib untuk diaudit. itu merupakan bentuk akuntabilitas.

“Tidak bisa menolak. Semua wajib diaudit,” pungkasnya.

Saat ini, jabatan Direktur PT SPR diketahui dijabat oleh Ida Yulita Susanti. RUPSLB yang akan digelar besok menjadi perhatian publik seiring dinamika pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau selama ini.

Sementara Plt Kepala Biro Ekonomi Boby Rahmad saat dikonfirmasi menyatakan agenda RUPSLB besok digelar di kantor PT SPR jalan Diponegoro. Agenda RUPSLB digelar pukul 09.00 WIB. ***(mok)