Riauterkini -PEKANBARU - PT Sarana Pembangunan Riau Trada (SPR Trada) kembali menegaskan posisinya sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas pangan dan penguatan ekonomi masyarakat di Provinsi Riau.

SPR Trada didirikan sebagai anak perusahaan dari PT Sarana Pembangunan Riau, dengan fokus utama pada sektor strategis, khususnya perdagangan pangan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Perusahaan ini menjalankan berbagai program pro-rakyat yang telah terbukti memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menekan inflasi dan menjaga keterjangkauan harga bahan pokok.

“Kami hadir bukan untuk membebani anggaran, tapi justru menjadi bagian dari solusi. SPR Trada beroperasi tanpa menerima pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh program didanai secara mandiri melalui skema internal dan kemitraan legal yang profesional,” tegas Hari Jummaulana, Desk Corporate Secretary PT SPR Trada. Manfaat dan Unit Usaha yang Telah Berjalan Sejak tahun 2023, SPR Trada secara aktif menjalankan sejumlah program unggulan.

DI antaranya, Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerja sama dengan Pemprov Riau, Bank Indonesia, dan TPID. Kemudian distribusi minyak goreng curah murah langsung ke masyarakat melalui armada mobilisasi. Penyediaan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan).

Selain itu, pembagian bahan pokok ke berbagai kecamatan sebagai bentuk kepedulian sosial. Seluruh unit usaha dikelola dengan prinsip transparansi dan profesionalisme serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Tak hanya fokus pada distribusi pangan, SPR Trada kini juga mulai memperluas cakupan usahanya ke bidang distribusi logistik dan digitalisasi layanan perdagangan komoditas dasar, demi peningkatan efisiensi dan jangkauan pelayanan.

Peran Strategis dan Pengurusan Perizinan Kehutanan

Di samping sektor ketahanan pangan, SPR Trada juga memegang peran strategis lainnya, termasuk dalam bidang pengurusan perizinan kehutanan yang kini tengah dijalankan. Hal ini merupakan bagian dari ekspansi usaha sesuai dengan Akta Pendirian SPR Trada, yang mencantumkan sebanyak 106 bidang usaha. Dengan cakupan legal yang luas tersebut, SPR Trada siap menjadi BUMD yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah lintas sektor.

Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, SPR Trada saat ini tengah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kehadiran PPID diharapkan dapat menjadi kanal resmi yang menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan terbuka kepada publik, sebagaimana amanat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kami terbuka untuk setiap evaluasi yang membangun dan akan terus berinovasi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Hari.

Dengan peran strategis dan manfaat nyata yang telah dirasakan di lapangan, SPR Trada menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh sebagai penggerak pembangunan daerah. Bukan hanya di bidang pangan, tetapi juga melalui pengelolaan usaha lain yang mendukung pembangunan berkelanjutan. SPR Trada menjadi contoh nyata BUMD modern yang mandiri secara finansial, luas dalam cakupan usaha, dan aktif dalam kontribusi. ***(rls/mok)