Riauterkini - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diperkirakan mengalami defisit anggaran sebesar Rp2,2 triliun pada tahun 2025. Wakil Gubernur Riau (Wagubri), SF Hariyanto, mengungkapkan bahwa kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor, terutama dari sisi pendapatan daerah yang tidak mencapai target.

Salah satu penyebab utama defisit adalah menurunnya pendapatan dari Participating Interest (PI) Blok Rokan. Pada tahun 2023, Pemprov Riau menargetkan pemasukan sebesar Rp1,6 triliun dari sektor ini, namun realisasinya pada 2024 hanya sekitar Rp200 miliar.

“Pendapatan turun signifikan karena PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) saat ini fokus meningkatkan produksi minyak hingga 1 juta barel per hari. Untuk itu, biaya operasional yang dikeluarkan sangat tinggi, sehingga dividen yang seharusnya diterima Pemprov digunakan untuk percepatan produksi,” jelas SF Hariyanto, Senin (17/3/25).

Selain dari sektor migas, Pemprov Riau juga belum menerima seluruh Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurut Wagubri, keterlambatan transfer DBH menjadi kendala serius dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah.

“Pusat masih banyak yang belum mengirimkan DBH. Jika dana ini masuk tepat waktu, seharusnya defisit bisa tertutupi,” ujarnya.

Faktor lain yang memperparah defisit adalah penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang hanya terealisasi 80 persen dari target tahun 2024.

“Itu pun sudah dengan usaha yang cukup besar. Tapi ini bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan, kita akan mencari solusi terbaik,” tegasnya.

Pemprov Riau akan mengambil langkah strategis untuk menutupi defisit, termasuk melakukan efisiensi anggaran dan mengalihkan dana dari kegiatan yang dinilai kurang prioritas ke program yang lebih strategis dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Nanti akan dicari formulasi terbaik. Kita akan memastikan anggaran digunakan secara efisien dan fokus pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutup SF Hariyanto. ***(mok)