Riauterkini-INDRAGIRI HILIR – Warga Kecamatan Kemuning resah akibat insiden ledakan hebat pipa gas milik PT Transgasindo (TGI) pada 2 Januari 2026 lalu.

Perwakilan masyarakat mendatangi Kantor Camat Kemuning, Senin (12/1/2026), menyampaikan aspirasi tertulis yang mendesak pemerintah dan pihak korporasi bertanggung jawab penuh atas keselamatan warga serta kelestarian lingkungan.

Perwakilan warga, Iroy Wahyuni, menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan jawaban pasti mengenai penyebab ledakan yang menghanguskan lahan seluas 4 hingga 5 hektare tersebut.

Warga mencurigai adanya kaitan antara aktivitas peledakan (blasting) pertambangan di sekitar lokasi dengan keberadaan pipa gas.

"Kami mendesak agar investigasi dibuka secara transparan. Apakah ini murni kesalahan teknis atau dampak aktivitas tambang? Saat ini jarak operasional tambang sangat dekat dengan permukiman dan jalur pipa gas, bahkan ada yang tidak sampai 100 meter," ujar Iroy dalam penyampaian aspirasinya.

Iroy menambahkan bahwa ketidakpastian informasi memicu spekulasi yang memperburuk trauma warga setempat.

"Hasil investigasi harus diceritakan kepada masyarakat untuk meredam cemas. Bayangkan, jalur pipa gas yang akan dioperasikan tambang jaraknya sangat dekat. Jika terjadi ledakan lagi, risikonya fatal," tegasnya.

Insiden 2 Januari lalu mengungkap fakta pahit mengenai buruknya sistem mitigasi bencana di wilayah tersebut. Warga menceritakan kepanikan luar biasa di mana masyarakat menceburkan diri ke sungai, lari ke hutan, hingga meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci yang berujung pada aksi penjarahan.

Masyarakat menuntut PT TGI segera menyusun rancangan langkah antisipasi, edukasi evakuasi, dan sistem peringatan dini (early warning system).

"Kami butuh jaminan. Beritahu kami tanda-tanda bahaya, radius aman evakuasi, dan teknisnya agar tidak terjadi kepanikan massal seperti kemarin," tambah Iroy.

Selain itu, warga mendesak pembentukan unit penanggulangan bencana di tingkat kecamatan. Selama ini, akses bantuan dari ibu kota kabupaten memakan waktu hingga tiga jam.

"Kalau menunggu dari kabupaten yang sangat jauh, semuanya sudah jadi abu baru bantuan datang," keluhnya.

Keresahan serupa disampaikan oleh Hendrianti, warga yang rumahnya hanya berjarak 50 meter dari lokasi pengeboran PT BPP. Ia menyatakan keberatan keras atas rencana operasional penambangan di blok P3 yang berdekatan dengan rumah warga dan jalur pipa gas.

"Kami minta jangan ada lagi penambangan di dekat rumah kami. Getaran dari aktivitas tambang ini sangat menakutkan, apalagi berdampingan dengan pipa gas yang baru saja meledak. Kami tidak ingin kejadian ini terulang kembali," ujarnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Camat Kemuning R. Nurliatin, SH, MH, menyatakan telah menerima aspirasi tertulis dari masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk segera meneruskan laporan ini kepada Bupati Indragiri Hilir dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.

"Kami selaku pemerintah akan segera menindaklanjuti, terutama mendesak pihak PT TGI untuk melakukan sosialisasi intensif mengenai dampak psikologis dan teknis keselamatan. Keterangan resmi dari PT TGI sangat kami harapkan untuk menjawab keresahan warga," ujarnya.

Meskipun posko pengaduan fisik telah sempat dibuka hingga 8 Januari, Camat menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka pintu bagi setiap keluhan masyarakat yang masuk untuk disampaikan kepada pihak perusahaan.

"Negara bertanggung jawab atas keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan warga. Ini akan kami kawal," pungkasnya.*(pto)