Riauterkini-BENGKALIS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis lakukan penandatanganan kesepakatan untuk membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

Penandatangan MoU perubahan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2023 tersebut dilakukan Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan dan disaksikan oleh Wakil Ketua III Syaiful Ardi serta 29 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dalam sambutannya Bupati Kasmarni mengatakan, melalui perubahan KUA-PPAS APBD 2023 ini, lebih bersifat penyesuaian belanja terhadap penerimaan dengan tetap semaksimal mungkin mengakomodir belanja-belanja yang bersifat prioritas, wajib dan mengikat.

Adapun perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun perubahan KUA-PPAS ini antara lain perubahan asumsi perkiraan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara global maupun nasional.

"Mekanisme perubahan ini, tentunya menjadi pilihan yang harus dilakukan, guna mengakomodir perubahan berbagai asumsi makro daerah, sehingga apa yang menjadi target awal dalam APBD tahun berjalan dapat disesuaikan kembali dengan kondisi ril daerah saat ini," ungkap Kasmarni.

Secara umum, posisi rancangan perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam nota kesepakatan perubahan KUA PPAS APBD 2023.

Pendapatan daerah mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp3.557.491.170.098, menjadi Rp4.542.498.319.766, atau bertambah sebesar Rp985.007.149.668.

Untuk estimasi belanja daerah juga mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp4.199.741.009.104, menjadi Rp4.835.766.995.732, atau mengalami kenaikan sebesar Rp636.025.986.628.

Sedangkan, pembiayaan daerah turut mengalami perubahan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA), dari awalnya sebesar Rp642.249.839.006, menjadi Rp293.268.675.966, atau berkurang sebesar Rp348.981.163.040.

Dalam kesempatan tersebut, Kanjeng Mas Tumanggung Kasmarni Purbaningtiyas berharap kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas kerja tuntas serta kerja berkualitas yang dilakukan, dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Negeri Junjungan.

"Kepada seluruh perangkat daerah, agar secara aktif mengikuti setiap pembahasan dengan Banggar DPRD, sehingga perubahan APBD 2023 dapat segera diselesaikan, sesuai dengan target kita bersama," tegasnya.***(dik/rls)