Riauterkini - PEKANBARU - Sepanjang 2027 mendatang, pemerintah menargetkan penyaluran kredit perbankan secara nasional mencapai Rp400 triliun. Ini bertujuan mendukung perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, target ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun ini penyaluran kredit perbankan hanya sebesar Rp53 triliun. Sementara target penerima juga meningkat dari 2 juta menjadi 28 juta orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan peningkatan target tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan FinExpo di Pekanbaru Xchange, Minggu (25/10/26).

“Berdasarkan arahan dari Bapak Presiden Prabowo, untuk penyaluran kredit alhamdulillah ditingkatkan secara nasional. Tahun ini sebesar Rp53 triliun untuk 2 juta penerima menjadi Rp400 triliun untuk 28 juta penerima pada 2027 mendatang,” ujar SF Hariyanto.

Peningkatan target tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan mengakses layanan perbankan.

Namun, pencapaian target tidak hanya bergantung pada besarnya nilai kredit yang disalurkan. Ketepatan sasaran serta pemanfaatan pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif juga menjadi faktor penting dalam memastikan program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau mengingatkan bahwa upaya meningkatkan inklusi keuangan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terbatas pada pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) setiap Oktober.

Kepala OJK Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, menegaskan bahwa edukasi dan perluasan akses terhadap layanan keuangan perlu dilaksanakan sepanjang tahun agar semakin banyak masyarakat yang memahami serta memanfaatkan produk keuangan sesuai kebutuhan.

“Bukan berarti hanya Oktober. Sepanjang Januari sampai Desember kita melakukan berbagai kegiatan untuk terus mendorong masyarakat memiliki akses ke industri keuangan,” kata Fredly.

Menurutnya, pelaksanaan BIK menjadi momentum untuk memperluas jangkauan informasi melalui keterlibatan berbagai pelaku industri jasa keuangan.

Sejumlah program diperkenalkan kepada masyarakat, termasuk promosi dan fasilitas pembukaan rekening. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin mengenal beragam layanan keuangan yang tersedia dan dapat menentukan pilihan sesuai kebutuhan masing-masing.

Fredly juga menekankan pentingnya keseimbangan antara perluasan akses keuangan dan peningkatan literasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat, fungsi, serta risiko dari layanan yang digunakan.

“Harapannya, masyarakat mendapatkan informasi seluas-luasnya, kemudian bisa memilih mana yang cocok dan betul-betul dibutuhkan,” pungkasnya.***(Arl)