Riauterkini - PEKANBARU - Politisi senior Partai Golkar Kabupaten Siak M Syafri D (56) menilai partai berlambang pohon beringin di Kabupaten Siak butuh penyegaran kepemimpinan. Kompleksitas permasalahan yang diduga menjerat nama Ketua DPD II Golkar Siak, Indra Gunawan yang juga Ketua DPRD Siak, menjadi alasan Syafri agar citra buruk partai tidak melekat di mata masyarakat.

"Selayaknya sebuah organisasi, Golkar di Siak perlu penyegaran dan pemikiran baru," kata kader tulen Golkar Siak sejak 2002, Senin (07/09/26).

Menurutnya, Partai Golkar di Siak memerlukan sosok yang mampu menjamin kemenangan di eksekutif. Sebab, sudah dua kali Pilkada tidak ada kader golkar yang menang di Siak.

"Kalau Pileg, saat Juni Rachman jadi Ketua DPD 2019 juga 8 kursi di DPRD Siak. Artinya bukan keberhasilan kepengurusan lima tahun terakhir. Itu hanya melanjutkan kepengurusan dulu," tuturnya.

"Jadi, Golkar Siak Butuh figur pemimpin yang jelas. Jangan hanya selalu sebagai partai pengusung. Biar kalah asal berani ke gelanggang. Ini duduk dibelakang saja. Jangan Golkar Siak kayak Sampan Cangkuk. Artinya kapal besar, tapi hanya mengambil orang lain untuk ditampilkan. Bukan kader sendiri," sambungnya lagi.

Mantan Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Koto Gasib ini juga menilai bahwa kepengurusan Indra Gunawan saat ini tidak pernah menghargai jasa pendiri Partai Golkar di Siak. "Kurang menghargai sama pendiri Golkar di Siak. Orang yang berjasa terhadap Golkar di Siak tidak pernah dihargai. Kader-kader Golkar yang lama dibuang semua," katanya.

Mirisnya lagi, kata Syafri, hingga saat ini aset Golkar berupa kantor sendiri tidak ada. Padahal 15 tahun terakhir Golkar memenangkan Pileg di Siak.

"Kalah Golkar dengan PAN di Siak. PAN punya kantor sendiri. Sementara Golkar tak ada. Padahal Golkar terus menang Pileg, tapi tidak ada kantor sendiri," ujarnya.

Dugaan Ijazah Palsu

Dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Indra Gunawan sempat mencuat dan menjadi perhatian publik.

Bahkan, penggunaan gelar Sarjana Ekonomi (SE) yang disandang Indra pernah di laporkan ke Polda Riau pada 6 September 2021. Namun tidak ada kejelasan dari pihak kepolisian.

LSM yang melaporkan kasus itu pun sempat menyerahkan bukti baru (novum) kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau pada Selasa 19 November 2024. Namun tidak digubris oleh pihak Polda.

Syafri mengatakan, dugaan penggunaan ijazah palsu ini sangat mencoreng Partai Golkar. Sebab, sebagai partai tertua di negara ini, Golkar merupakan barometer bagi partai lain soal kemajuan dunia pendidikan.

"Soal kasus ijazah ini, saya sempat bingung. Kok DPD I dan DPP tidak angkat bicara maupun bersuara, mestinya mereka mendesak yang bersangkutan perlihatkan dokumen resmi itu ke publik. Sebab, jika diperlihatkan pun tidak membahayakan negara atau daerah. Kalau ada perlihatkan saja ke publik. Sebab yang bersangkutan pejabat publik," terangnya.

Dilaporkan Diduga Pengendali Proyek

Dugaan keterlibatan Indra Gunawan dalam sejumlah proyek besar di Siak tahun anggaran 2025 juga sempat menggegerkan publik. Seorang warga atas nama Parlindungan Sinaga juga sempat melaporkan Indra ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) pada akhir Oktober 2025 lalu.

Parlindungan membawa berkas yang berisikan bukti-bukti dugaan keterlibatan Indra Gunawan dalam sejumlah proyek besar di Siak tahun anggaran 2025.

Termasuk, dugaan keterlibatannya dalam proyek videotron DPRD yang tersebar di beberapa kecamatan se-Kabupaten Siak. Namun hanya seumur jagung, videotron tersebut sudah rusak. Salah satu contohnya videotron yang dipasang di wilayah Kecamatan Sungai Apit.

Khusus di Kecamatan Sungai Apit, pengadaannya di tahun anggaran 2023 dengan nilai sebesar Rp1.353.000.000. Namun laporan itu masih mandeg di Kejari Siak. Hingga saat ini belum ada kejelasan.

"Sebetulnya masih banyak lagi hal-hal yang tidak elok tentang yang bersangkutan. Apalagi belum lama ini juga sempat gempar itu kabar dugaan asusila. Saya rasa Golkar harus berbenah demi citra diri yang baik di mata masyarakat," pungkasnya.***(Arl)