Riauterkini - PEKANBARU - Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan BEM Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (20/10/26).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan di Provinsi Riau, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap, transparansi beasiswa, hingga penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Mahasiswa Unilak tiba di gerbang sebelah timur Kantor Gubernur Riau, kawasan Bundaran Zapin, sekitar pukul 14.25 WIB. Mereka langsung menggelar orasi dan meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menemui massa aksi. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti dampak kabut asap yang dinilai telah meresahkan masyarakat. Mereka menyebut banyak warga, termasuk mahasiswa, mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap.

"Karhutla sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Sudah banyak teman-teman kami terkena ISPA," ujar salah seorang mahasiswa dalam orasinya.

Mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla. Mereka juga meminta transparansi penggunaan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, mahasiswa menuntut penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku pembakaran lahan, termasuk korporasi, tanpa tebang pilih. Mereka juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam menangani kabut asap lintas provinsi, sekaligus menghadirkan solusi nyata terhadap dampak karhutla, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat. UIR Bergabung, Soroti Persoalan Kabut Asap

Sekitar pukul 15.00 WIB, rombongan mahasiswa UIR tiba di depan gerbang Kantor Gubernur Riau. Mereka kemudian bergabung dengan mahasiswa Unilak yang lebih dahulu menyampaikan aspirasi. Mahasiswa UIR menegaskan, persoalan karhutla dan kabut asap menjadi keresahan masyarakat Riau yang harus segera ditangani pemerintah.

"Kami datang kembali dengan tuntutan yang sama, yaitu soal kabut asap karhutla. Ini sudah menjadi keresahan seluruh masyarakat Riau," ujar salah seorang orator dari mahasiswa UIR.

Mereka mendesak pemerintah daerah tidak saling melempar tanggung jawab dalam menangani kabut asap, melainkan mengambil langkah konkret dan terkoordinasi untuk melindungi masyarakat. Soroti Beasiswa dan Dana Bagi Hasil Selain persoalan karhutla, mahasiswa Unilak turut menyoroti akses beasiswa Riau Cerdas. Mereka meminta pemerintah menjamin pemerataan kesempatan bagi mahasiswa serta membuka informasi mengenai kuota, anggaran, dan mekanisme seleksi penerima beasiswa.

Mahasiswa juga mendesak transparansi dan penyelesaian persoalan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Persoalan tempat hiburan malam (THM) yang sempat menjadi sorotan publik terkait dugaan aktivitas LGBT turut disinggung dalam orasi. Mahasiswa meminta pemerintah memperjelas kebijakan dan pengawasan yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Melalui aksi ini, mahasiswa Unilak dan UIR berharap Pemprov Riau merespons tuntutan yang disampaikan serta mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka soroti.***(mok)