Riauterkini-JAKARTA — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf menghadiri Sekolah Pimpinan yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada 30 November–5 Desember 2025 bertempat di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.

Dengan mengusung tema “Konsolidasi, Sinergi, dan Reintegrasi HMI untuk Mengawal Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi seluruh Ketua Umum HMI Cabang dan BADKO se-Indonesia untuk memperkuat arah gerakan organisasi.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional lintas sektor sebagai pemateri. Di antaranya: M. Qodari – Kepala Staf Kepresidenan RI, Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Viva Yoga Mauladi – Wakil Menteri Transmigrasi, Taruna Ikrar – Kepala Badan BPOM.

Selain itu hadir juga Mukhtarudin – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Chairul Anam – Ketua KAHMI Eropa Raya, Hariqo Satria – Pakar Komunikasi Publik, Prof. Didik – Rektor Universitas Paramadina, serta beberapa tokoh dan akademisi nasional lainnya.

Selama enam hari, seluruh peserta berdiskusi, bertukar gagasan, dan mengonsolidasikan pandangan strategis demi menjawab tantangan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045.

Selain menjadi forum penguatan kapasitas kepemimpinan, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi besar bagi seluruh pimpinan HMI se-Indonesia.

Kritik Nusantara di Gedung MPR RI

Pada penutupan kegiatan, peserta Sekolah Pimpinan PB HMI bertolak ke Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan diterima langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

Dalam kesempatan tersebut, PB HMI bersama seluruh Ketua Umum Cabang dan BADKO meluncurkan dokumen “Kritik Nusantara”, berisi tiga agenda utama: Evaluasi Kebijakan Lingkungan, Evaluasi Pendidikan, dan Keadilan Fiskal Daerah.

Dokumen ini menjadi bentuk keberpihakan HMI terhadap masa depan bangsa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan.

Muhammad Yusuf Bawa Isu Strategis Daerah di Level Nasional

Dalam forum nasional tersebut, Muhammad Yusuf turut membawa sejumlah isu prioritas Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk direkomendasikan kepada MPR RI.

Pada sektor lingkungan, Yusuf menekankan pentingnya: Perlindungan hutan mangrove, Penguatan masyarakat pesisir, Keadilan agraria, dan Keadilan hilirisasi komoditas kelapa - identitas ekologis dan ekonomi utama Inhil. Pada sektor pendidikan, ia menyoroti ketimpangan infrastruktur pendidikan serta pentingnya penguatan budaya lokal dalam kurikulum.

Sementara pada sektor keadilan fiskal, Yusuf membawa aspirasi mengenai: Keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Provinsi Riau, Pemerataan pembangunan, dan Isu konektivitas antar kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Yusuf menyebut bahwa isu-isu tersebut bukan hanya kebutuhan daerah, tetapi juga bagian dari peta jalan pembangunan nasional agar Indonesia Emas 2045 tidak menyisakan ketimpangan antar wilayah.

Kritik Internal untuk PB HMI: Saatnya Grand Design Baru

Selain menyampaikan agenda kritik eksternal, Muhammad Yusuf juga memberikan refleksi internal kepada PB HMI. Ia menilai sudah waktunya PB HMI memiliki " grand design besar " untuk menjawab tantangan disrupsi digital, melemahnya literasi, serta krisis lingkungan yang semakin mendesak.

Yusuf menyampaikan bahwa HMI Cabang Tembilahan sejak lama telah memulai langkah konkret dengan memasukkan materi lingkungan sebagai doktrin dasar pada Basic Training (LK 1).

“Gerakan ekologis tidak boleh hanya menjadi jargon. PB HMI harus memformulasikannya secara sistematis, masif, dan berkelanjutan agar kesadaran ekologi dapat menjadi karakter utama kader HMI di seluruh Indonesia,” tegasnya.***(pto)