Riauterkini-SIAK - Masyarakat Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak menolak wacana pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Karina Ersada Sejahtera (KES), karena dikhawatirkan mencemari lingkungan hidup.

Penolakan masyarakat itu bukan tanpa dasar, rencana pembangunan PKS tersebut di lahan lebih kurang 16 hektar itu didirikan dekat sungai lanjung, yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di hamparan sungai.

Seperti disampaikan Herman (46), warga setempat yang menggantungkan mata pencaharian di sungai tersebut sebagai nelayan.

Menurut Herman, berdirinya PKS nantinya, dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem di dalam sungai lanjung, ikan-ikan yang biasa ditangkap nelayan pasti akan berkurang.

“Kemarin saja, sewaktu pembersihan lahan, kami yang sehari-hari menjadi nelayan, sangat terasa hasil tangkapan kami berkurang,” kata Herman, Rabu (5/11/25) malam.

Sebab, sewaktu pembersihan area pendirian PKS tersebut, pohon-pohon bakau ikut ditebang.

“Kami menolak keras dengan pendirian PKS ini. Kami khawatir, sungai kami rusak, limbah PKS pasti akan dibuang di sungai kami ini. Mau dibuang kemana lagi, kalau tidak ke sungai kami,” ujar Herman.

Begitu juga yang dikatakan Rahmat (60), berdirinya PKS itu nantinya, akan memberikan dampak polusi yang besar bagi masyarakat. Sebab, daerah yang akan didirikan PKS tersebut sangat dekat dengan pemukiman penduduk.

“Selama ini, kehidupan kami disini sudah nyaman, lingkungan kami asri. Kami tidak mau, anak cucu kami nantinya berdampak dengan polusi udara, pencemaran lingkungan, karena ulah pabrik ini,” jelasnya.

Begitu juga yang disampaikan Lia, sehari-hari masyarakat di hamparan sungai lanjung menggantung kehidupan di sungai tersebut, seperti keperluan mandi, mencuci dan lainnya.

“Pasca pihak perusahaan membersihkan lahan tersebut, kami mandi di sungai, kulit kami sudah mulai gatal-gatal,” jelas Lia.

Lia juga memohon kepada Bupati Siak Afni Z, untuk tidak memberikan izin kepada PKS tersebut beroperasi.

“Kami mohon kepada bupati, jangan beri perusahaan tersebut izin operasi. Tolonglah kami bupati,” katanya.

Perwakilan pemuda setempat Adam Jordan juga tidak ingin, PKS tersebut berdiri di kampungnya, karena sebagai generasi muda. Ke depan, ia tidak mau kampungnya rusak karena aktivitas di PKS.

“Untuk tenaga kerja, berapa sangatlah yang bisa diserap dengan pabrik tersebut ketimbang kerusakan yang akan ditimbulkan di kampung kami ini,” kata Adam.

Adam mengatakan, masyarakat sejak awal sudah melakukan penolakan atas pendirian PKS ini, upaya yang telah dilakukan, mendatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Siak.

“Pada dasarnya, kami tidak menolak investasi. Namun, pabrik ini pindahkanlah agak jauh dari pemukiman masyarakat, pindahkan jauh dari sungai kami ini, karena sungai lanjung ini, hilirnya berujung ke sungai Siak,” akui Adam.

Bupati Siak Afni Z mengakui telah turun ke lokasi tempat PKS tersebut bakal didirikan, ia juga telah mendengarkan langsung dari masyarakat terkait penolakan ini.

“Saya minta, dinas cek kembali izin-izinnya, kami juga meminta kepada penghulu (kepala desa) untuk mendengarkan keluhan dari masyarakatnya. Kami tidak mau tahu, administratif kita tertib, tetapi di lapangan kita harus dengan suara rakyat,” kata Afni.

Afni juga meminta pihak terkait untuk mengkaji ulang izin, karena izin sepenuhnya ada di provinsi, dan pemkab Siak telah menyurati pemprov terkait persoalan ini.***(adji)