Riauterkini - PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid soroti kebijakan pemerintah pusat yang akan memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk anggaran tahun 2026 nanti.

Menurut Gubri, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap rencana pembangunan di daerah. Tak hanya itu, nilai pemangkasan diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun tersebut juga berdampak serius pada kemampuan fiskal aku membiayai berbagai program prioritas lainnya.

"Tentu berdampak. Kita di daerah selama ini sangat bergantung dari TKD. Apa yang sudah kita rencanakan dengan berbagai program pembangunan akan menjadi terganggu," kata Wahid, Kamis (9/10/25).

Seperti diketahui, TKD selama ini menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah provinsi. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Wahid pun menambahkan bahwa, pemangkasan tidak hanya berdampak pada proyek fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga pada layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Bahkan, sejumlah pos belanja rutin termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ikut terancam.

Meski keputusan pemangkasan oleh pusat sudah melalui kajian pemerintah pusat, namun faktor disebabkan atas rencana pemangkasan itu pun pun perlu didengar menjadi bahan pertimbangan.

“Kebutuhan di daerah sangat kompleks. Pemangkasan ini perlu ditinjau kembali. Kita butuh pendekatan yang lain agar pembangunan di Riau tidak terganggu,” ungkap Wahid lagi. ***(mok)