riauterkini-JAKARTA– Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) hari ini merilis Laporan Tahunan Indonesia 2024, yang merangkum aktivitas utama dan hasil dari berbagai program yang berfokus untuk mendorong keadilan, keamanan, dan kesehatan masyarakat.

“Sebagai penjaga instrumen hukum internasional terkait pengendalian narkoba, kejahatan terorganisir lintas negara, korupsi, terorisme, kejahatan siber, dan keadilan pidana, kami tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, tidak hanya dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum, tetapi juga mengatasi akar permasalahan melalui program lintas sektor yang berkelanjutan,” ujar Erik van der Veen, Kepala UNODC Indonesia.

“Saat kami meninjau kembali tahun 2024, kami ingin mengapresiasi upaya berkelanjutan dan kemitraan kami dengan Indonesia,” tulis tim UNODC dalam laporan tersebut. “Tahun ini menegaskan pentingnya kolaborasi, kemampuan beradaptasi, dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan terus berkembang.”

Laporan ini menyoroti kerja UNODC di lima area yang saling berkaitan:
Dalam pengurangan permintaan narkoba, program family UNited telah diadopsi sebagai Program Prioritas Nasional dan kini telah diterapkan di 207 wilayah, menjangkau sekitar 8.000 keluarga. Bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), UNODC juga mendukung pelatihan bagi 46 fasilitator dari 12 organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di seluruh Indonesia.

Untuk mengatasi kejahatan terorganisir lintas negara, UNODC mendukung implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Siber yang diadopsi pada Desember 2024. Upaya peningkatan kapasitas mencakup sepuluh sesi pelatihan bagi lebih dari 100 aparat penegak hukum untuk meningkatkan respons terhadap kejahatan siber.

Pada Maret 2024, UNODC juga meluncurkan Panduan Penyelidikan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) yang Melibatkan Aset Kripto untuk mendukung penyelidikan kejahatan keuangan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, UNODC bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di industri kelapa sawit untuk mendorong praktik bisnis yang etis dan kepatuhan terhadap regulasi. UNODC mendukung Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan sistem pelaporan etika dan disiplin, serta bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam memperkuat Tim Mystery Shopper—tim pemantau untuk memastikan integritas aparat peradilan dari suap dan korupsi, demi meningkatkan akuntabilitas dalam institusi peradilan.

Dalam upaya pencegahan terorisme, UNODC mengadakan pelatihan di Surabaya pada Maret 2024, terkait penanganan tempat kejadian perkara (TKP) untuk insiden terorisme yang melibatkan senjata kimia. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88.

Dalam bidang keadilan pidana, UNODC menyusun pedoman berbasis Bangkok Rules untuk melindungi hak-hak perempuan, narapidana, dan anak-anak dalam sistem pemasyarakatan. Dukungan juga diberikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui penyediaan perangkat komunikasi radio analog dan digital guna meningkatkan kapasitas komunikasi tanggap bencana di tingkat unit teknis.***(rls)

Keterangan foto: Pelatihan Visit Board, Search, and Seizure, Batam, Februari 2024 (@UNODC/Indonesia)