Riauterkini - TELUKKUANTAN - Wakil Bupati Kuantan Singingi, H. Muklisin, S.Pdi meminta agar lahan eks perusahaan PT. Duta Palma Nusantara, yang diambil alih negara melalui Agrinas agar dapat dikelola masyarakat melalui Koperasi Daerah.

Harapan ini disampaikan Wabup H. Mukhlisin, dihadapan Gubernur dalam rapat Musrenbang, Senin (30/6/2025) kemarin, di Pekanbaru.

"Kita berharap lahan tersebut bisa dikelola masyarakat, dengan sistem kerja sama koperasi lokal agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Mukhlisin, kepada riauterkini.com, Selasa (1/7/2025) siang.

Kerjasama ini diutamakan, bagi Koperasi yang berada di wilayah kerja eks PT. Duta Palma yang sekarang sudah diambil alih Agrinas, atau koperasi lokal lainnya, dengan pola kerjasama plasma.

"Dengan sistim bagi hasil 40-60 persen. 40 ke masyarakat, 60 ke pihak Agrinas," ujarnya.

Wabup menyebutkan, lahan eks PT. Duta Palma ini, berdasarkan IUP, Duta Palma Nusantara : 14.237 Ha, Wana Jingga Timur : 4.196 Ha, Cerenti Subur : 8.929 Ha, sebagiannya berada di wilayah Inhu.

Ia berharap nantinya lahan ini dapat dikelola oleh masyarakat Kuansing melalui koperasi daerah.

Langkah ini, kata Mukhlisin, juga mendapat respon positif dari Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Sebagai tanda keseriusannya, Wabup bakal menyurati pihak Agrinas untuk menjalin kerjasama tersebut.

"Nanti kita sampaikan juga melalui surat resmi, ke pihak Agrinas," sebutnya.

Jika kerjasama ini terwujud, maka kata Mukhlisin, banyak kerjasama lainnya yang bisa dilakukan, dan berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat lokal.

Tidak hanya itu, Wabup juga menyoroti persoalan legalitas lahan milik masyarakat di Kuansing.

Menurutnya, banyak sertifikat tanah yang tidak lagi bisa dijaminkan ke perbankan akibat kebijakan baru terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menyebabkan keresahan di tengah masyarakat.

"Seperti kedudukan tanah yang sudah SHM, akibat perubahan RTRW 2018, sekarang masuk dalam kawasan. Padahal itu sudah puluhan tahun dimiliki sebelum perubahan RTRW," katanya.*** (Jok)