Riauterkini-RENGAT-Paripurna pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (RAPBD-P) tahun anggaran 2026, diwarnai oleh empat fraksi yang menyoroti dan meminta peninjauan ulang rencana pembangunan Islamic Centre. Setelah dilakukan voting secara terbuka, DPRD Inhu menolak RAPBD-P tahun anggaran 2026 dan tidak mengesahkan APBD-P Inhu 2026.

Penolakan terhadap RAPBD-P Inhu 2026 dalam suasana yang sempat memanas karena banyaknya interupsi dari anggota, hingga akhirnya disepakati dilakukannya voting terbuka. Dari hasil voting anggota DPRD Inhu yang hadir sebanyak 38 orang, 13 anggota menyatakan menerima RAPBD-P Inhu 2026, sementara sebanyak 25 anggota lainnya menolak.

Sebelum voting terbuka, Ketua DPRD Inhu SP. Sinurat yang memimpin jalannya paripurna didampingi Waka I Ade Candra dan Waka II Doni Rinaldi serta dihadiri Wakil Bupati Inhu Hendrizal, sempat membacakan surat dari Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerakan Persatuan Umat (GPU) yang dengan tegas menyatakan menolak RAPBD-Inhu 2026.

Dalam surat yang dibacakan ketua DPRD Inhu keempat fraksi masing masing menyatakan penolakannya terhadap APBD-P Inhu 2026 dengan menyoroti rencana pembangunan Islamic Centre di area eks kantor DPRD Inhu yang dinilai perlu dipertimbangkan kembali, mengingat kepastian status dan legalitas aset, kesesuaian tata ruang, kajian kebutuhan, kemampuan fiskal daerah serta manfaat langsung bagi masyarakat.***(guh)