Riauterkini-RENGAT-Ketidakhadiran Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dalam Paripurna pengantar nota keuangan dan Ranperda Kabupaten Indragiri Hulu tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, berdampak fatal terhadap aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui partai tersebut.

Aspirasi masyarakat yang seharusnya dapat diteruskan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti, terhenti dan terbuang sia-sia. Akibat pandangan Fraksi Partai Golkar Inhu tidak dibacakan dalam Paripurna tersebut, Kamis (24/9/26) di gedung DPRD Inhu Pematang Reba.

“Pandangan Fraksi Partai Golkar tidak dibacakan dalam Paripurna tadi, karena ketidakhadiran Fraksi Partai Golkar. Kerugiannya, aspirasi masyarakat yang dititipkan tidak tersampaikan kepada pemerintah,” ujar SP. Sinurat, Ketua DPRD Inhu saat dikonfirmasi awak media, Kamis (24/9/26) seusai digelarnya rapat paripurna.

Untuk itu, ke depan Ketua DPRD Inhu mengimbau kepada seluruh anggota agar dapat lebih disiplin dalam mengemban amanah dari rakyat, dengan menghadiri rapat-rapat yang digelar, terutama rapat paripurna. Sebab ketidakhadiran mereka memang tidak berdampak terhadap dirinya sendiri, namun pada aspirasi masyarakat atau konstituen yang dititipkan sebagai amanah kepada mereka.

“Dampaknya bukan kepada anggota DPRD itu sendiri, tapi kepada aspirasi yang dititipkan masyarakat. Untuk itu saya mengimbau, mari ke depan kita sama-sama meningkatkan disiplin dan mempunyai rasa peduli sebagai wakil rakyat. Dengan menghadiri undangan rapat-rapat yang digelar, terutama rapat paripurna seperti ini,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dengan tidak hadirnya Fraksi Partai Golkar, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Inhu, hanya pandangan Fraksi Partai Golkar yang tidak dibacakan. *** (guh)