Oleh : Muhammad Iskandar Ketua Umum Keslimasy (Kelompok Studi Lingkungan dan Masyarakat) Dinamisator Forum Bengkalis Lestari

KABUPATEN BENGKALIS berada pada persimpangan penting dalam sejarah pembangunan dari satu sisi, daerah ini menghadapi berbagai ancaman ekologis yang semakin nyata akibat perubahan iklim global. Sementara itu di sisi lain, Bengkalis memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu model pembangunan berkelanjutan berbasis ekosistem pesisir, gambut, dan mangrove di Indonesia.

Perubahan iklim yang di hadapi oleh dunia pada saat ini bukan lagi sekadar isu global yang dibahas dalam forum internasional. Dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat Bengkalis. Abrasi yang terus menggerus garis pantai, kebakaran hutan dan lahan gambut yang berulang, perubahan pola musim, ancaman banjir rob, air bersih, hingga menurunnya kualitas lingkungan hidup merupakan fenomena yang semakin sering terjadi dalam beberapa dekade terakhir.

Sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Karakteristik geografis berupa wilayah pesisir yang luas, pulau-pulau kecil, dan bentang lahan gambut menjadikan Bengkalis sebagai salah satu kawasan yang rentan terhadap kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan degradasi ekosistem.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan garis pantai di Pulau Bengkalis terus terjadi akibat abrasi dan dinamika pesisir. Kajian yang dilakukan sejumlah peneliti menemukan bahwa dalam beberapa dekade terakhir sebagian kawasan pesisir Pulau Bengkalis mengalami penyusutan daratan akibat pengikisan gelombang laut dan berkurangnya perlindungan alami dari vegetasi pantai. Kondisi ini diperburuk oleh perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan intensitas cuaca ekstrem dan kenaikan muka air laut.

Ancaman tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan hidup, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Nelayan menghadapi ketidakpastian musim yang semakin tinggi, petani mengalami perubahan pola tanam akibat perubahan curah hujan, sementara masyarakat pesisir harus hidup berdampingan dengan risiko abrasi yang terus mendekati kawasan permukiman mereka.

Selain abrasi, ancaman lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan lahan gambut yang sangat luas di Kabupaten Bengkalis. Gambut merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Namun ketika gambut mengalami kerusakan akibat pengeringan, pembukaan lahan, atau kebakaran, karbon yang tersimpan selama ribuan tahun dapat terlepas ke atmosfer dan mempercepat pemanasan global.

Berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Bengkalis sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk membangun ketahanan iklim daerah. Ekosistem mangrove yang masih tersisa di sepanjang pesisir memiliki kemampuan alami untuk menahan abrasi, melindungi garis pantai, menyerap karbon, sekaligus menjadi habitat berbagai jenis ikan dan biota laut yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir.

Indonesia telah berulang kali mengalami bencana kebakaran gambut yang memberikan dampak ekonomi, kesehatan, dan lingkungan dalam skala besar. Bengkalis sebagai salah satu wilayah yang memiliki bentang alam gambut yang luas memiliki tanggung jawab sekaligus peluang untuk menjaga ekosistem tersebut agar tetap berfungsi sebagai penyerap karbon alami.

Berbagai kajian internasional bahkan menyebutkan bahwa ekosistem mangrove mampu menyimpan karbon beberapa kali lebih besar dibandingkan hutan daratan tropis. Dalam konteks ini, keberadaan mangrove di Bengkalis bukan hanya penting bagi masyarakat lokal, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam agenda mitigasi perubahan iklim global.

Selain mangrove dan gambut, pengembangan perhutanan sosial yang mulai tumbuh di berbagai desa juga menjadi peluang besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, masyarakat desa tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Potensi tersebut semakin relevan di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kabupaten Bengkalis memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi berkelanjutan seperti pengelolaan hasil hutan bukan kayu, budidaya perikanan ramah lingkungan, rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat, wisata edukasi gambut dan mangrove, hingga pengembangan usaha mikro yang mendukung ekonomi rendah karbon.

Kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan tersebut mulai mendapat penguatan melalui kebijakan daerah. Tahun 2026 menjadi momentum penting dengan terbitnya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2026 yang menjadi landasan strategis dalam mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, ketahanan iklim, dan pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan Bengkalis tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui pelaksanaan Workshop Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Mekanisme Pendanaan Menuju Bengkalis Lestari yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Pemerintah provinsi, pemerintah pusat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas lokal, hingga mitra pembangunan.

Workshop tersebut menjadi ruang strategis dalam membahas bagaimana agenda Bengkalis Lestari yang diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang konkret, terukur, dan memiliki dukungan pendanaan yang memadai.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi pembangunan berkelanjutan adalah keterbatasan sumber pembiayaan. Oleh karena itu, sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dengan berbagai peluang pendanaan nasional maupun internasional menjadi langkah yang sangat penting.

Berbagai inisiatif forum diskusi yang berkembang, muncul kesadaran bersama bahwa masa depan Bengkalis tidak dapat dipisahkan dari kemampuan daerah dalam menjaga ekosistem gambut, mangrove, dan kawasan pesisirnya. Ketiga ekosistem tersebut merupakan fondasi utama ketahanan iklim daerah sekaligus sumber penghidupan masyarakat.

Muhammad Iskandar, Ketua Keslimasy (Kelompok Studi Lingkungan dan Masyarakat) sekaligus Dinamisator Forum Bengkalis Lestari menilai, bahwa perubahan iklim harus dipandang sebagai tantangan sekaligus peluang untuk melakukan transformasi pembangunan daerah.

Menurutnya, Bengkalis memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi salah satu model pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi di Indonesia apabila mampu mengintegrasikan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan dukungan pendanaan secara efektif.

“Perubahan iklim bukan lagi ancaman yang akan datang, tetapi realitas yang sedang kita hadapi hari ini. Abrasi yang menggerus pantai, kebakaran gambut yang berulang, hingga perubahan pola musim yang dirasakan nelayan dan petani adalah bukti nyata bahwa kita harus membangun cara pandang baru terhadap pembangunan daerah,” ujar Muhammad Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa terbitnya Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan Bengkalis Lestari.

“Rencana Aksi Daerah Bengkalis Lestari memberikan arah yang jelas bagi pembangunan daerah ke depan. Namun keberhasilan kebijakan tidak ditentukan oleh dokumen semata, melainkan oleh kemampuan seluruh pihak untuk menerjemahkannya menjadi aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.”

Menurut Muhammad Iskandar, pelaksanaan Workshop Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Mekanisme Pendanaan Menuju Bengkalis Lestari pada April 2026 menjadi langkah awal yang penting untuk membangun kesamaan visi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Forum ini memperlihatkan bahwa ada semangat bersama untuk menjadikan Bengkalis sebagai daerah yang tangguh terhadap perubahan iklim. Kita membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan komunitas lokal agar berbagai potensi yang dimiliki Bengkalis dapat dikelola secara berkelanjutan.”

Ia juga menekankan bahwa keberadaan ekosistem gambut dan mangrove harus dipandang sebagai aset strategis pembangunan, bukan sekadar kawasan yang perlu dilindungi.

“Gambut dan mangrove adalah investasi masa depan. Ketika kita menjaga gambut tetap basah dan mangrove tetap tumbuh, kita tidak hanya melindungi lingkungan hidup, tetapi juga menjaga ekonomi masyarakat, mengurangi risiko bencana, serta berkontribusi terhadap upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim.”

Lebih jauh, Muhammad Iskandar meyakini bahwa Bengkalis memiliki peluang untuk menjadi pusat pembelajaran pembangunan berkelanjutan berbasis gambut, mangrove, dan perhutanan sosial di Indonesia.

Menurutnya, integrasi antara kebijakan daerah, penguatan kapasitas masyarakat, inovasi pendanaan, serta kolaborasi multipihak dapat menjadikan Bengkalis sebagai contoh bagaimana daerah pesisir mampu menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat.

Pada akhirnya, Bengkalis Lestari bukan hanya sebuah program pembangunan atau agenda lingkungan hidup. Ia merupakan sebuah visi kolektif tentang masa depan daerah yang ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan dapat berjalan secara seimbang. Di tengah krisis iklim global yang semakin kompleks, visi tersebut menjadi semakin relevan dan mendesak untuk diwujudkan.

Komitmen kebijakan yang telah dibangun, dukungan berbagai pihak yang terus menguat, serta partisipasi aktif masyarakat, Bengkalis memiliki peluang besar untuk membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar konsep, melainkan jalan nyata menuju masa depan yang lebih tangguh, adil, dan lestari bagi generasi yang akan datang.***