Riauterkini-SIAK ​– Pemerintah Kabupaten Siak, yang membentuk tim 8 mengklaim berhasil mengidentifikasi dan menghapus 631 tenaga honorer fiktif atau siluman, dari database pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Siak Afni saat memimpin rapat finalisasi data tenaga Non-ASN tahun 2026, Rabu (28/1/2026).

​Penertiban ini bukan sekadar urusan administratif. Dari hasil verifikasi faktual tersebut, jumlah tenaga honorer yang semula tercatat sebanyak 3.590 orang menyusut tajam menjadi 2.959 orang.

Hilangnya 631 nama yang tidak valid tersebut berdampak langsung pada kesehatan fiskal daerah.

​Bupati Afni menegaskan bahwa langkah "bersih-bersih" ini, dinilai berhasil menghentikan potensi kebocoran anggaran yang selama ini menghantui APBD Kabupaten Siak.

​"Kami berhasil melakukan efisiensi anggaran daerah sebesar Rp11,3 miliar per tahun. Ini adalah angka yang sangat besar yang sebelumnya berpotensi bocor akibat ketidaktepatan data," ungkap Bupati Afni di hadapan jajaran perangkat daerah.

​Selain soal uang negara kata Afni, verifikasi ketat ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko hukum.

Menurut Afni, membiarkan data tenaga honorer tidak valid tetap mengalir dapat memicu temuan dari badan pemeriksa di kemudian hari.

​"Seluruh proses ini kami lakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak melanggar ketentuan hukum. Kami ingin mencegah potensi temuan yang bisa berujung pada kewajiban pengembalian anggaran hingga puluhan miliar rupiah," tegasnya.

​Proses verifikasi yang dipimpin oleh tim 8 ini mencakup dua tahapan krusial. Yakni, ​Verifikasi Administratif, Pemeriksaan berkas dan legalitas dokumen, dan Verifikasi Faktual, yakni pengecekan keberadaan fisik tenaga kerja di lapangan.

​Rapat finalisasi ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Siak Syamsurizal dan Sekretaris Daerah Mahadar.

Kehadiran seluruh elemen pimpinan ini mempertegas komitmen Pemkab Siak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai regulasi nasional.

​Dengan rampungnya pembersihan data ini, Pemkab Siak kini memiliki basis data tenaga Non-ASN yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan kebijakan di masa mendatang.**(adji)