Riauterkini - TELUKKUANTAN - Tiga kakak beradik diamankan Satreskrim Polres Kuansing, atas perbuatan rudapaksa seorang gadis belia berusia 13 tahun di pondok kebun sawit, Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Rabu (19/11/2025) malam sekira pukul 21.00 WIB.

"Ketiga pelaku adalah Z (28) JP (23) dan IAF (22) mereka masih menjalani pemeriksaan untuk pengembangan lebih lanjut," ujar Kapolres Kuansing, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat, SIK melalui Kasat Reskrim IPTU Gerry Agnar Timur, Kamis (20/11/2025) di Telukkuantan.

Gerry, mengatakan, aksi ini sempat direkam menggunakan ponsel milik pelaku. Hingga Ponsel pelaku pun menjadi barang bukti kasus rudapaksa tersebut.

IPTU Gerry Agnar Timur, menyebutkan peristiwa ini berawal saat korban M (13), dijemput oleh temannya berinisial V dan B dari rumah M menggunakan sepeda motor. Ketiganya kemudian menuju ke pondok kebun sawit.

"Tiba di lokasi, sudah ada lima teman V dan B. Total ada 7 orang di dalam pondok itu," ujar IPTU Gerry.

Disini, V memaksa M untuk menenggak minuman tuak. V mengancam tidak akan mengantar M jika menolak menenggak tuak. Karena dibawa ancaman M terpaksa menenggak tuak tersebut.

Saat M dalam kondisi setengah sadar, korban digerayangi para pelaku. Kemudian salah satu tersangka memaksa membuka pakaian M. Lalu M dirudapaksa secara bergiliran oleh Z, JP dan IAF.

Puas merudapaksa korban, pelaku berinisial IAF mengenakan pakaian M yang telah setengah mabuk. Setelah itu, korban ditinggal sendirian oleh para pelaku di pondok.

Terbongkarnya peristiwa ini setelah korban mengadu ke orangtuanya. Tak terima anaknya diperlakukan tidak senonoh orangtua M melapor ke Polres Kuansing.

Hingga akhirnya Z, JP dan IAH diamankan tim Macan Kayuah setelah mendapat informasi dari V dan B di rumahnya di Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi.

Pelaku dijerat dengan Pasal 81 ayat (1), (2) Jo pasal 76D Jo Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.* (Jok)