Riauterkini-BENGKALIS- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis melakukan silaturahmi ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkalis, Selasa (…), sebagai langkah memperkuat literasi statistik sekaligus mengenalkan peran strategis BPS dalam penyediaan data resmi yang akurat dan objektif. Pertemuan ini juga menjadi momentum penting jelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar setiap 10 tahun sekali.

Kepala BPS Bengkalis, Sudiro, menjelaskan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, BPS dituntut meningkatkan kualitas serta akurasi data secara nasional. Data yang baik, tegasnya, adalah fondasi utama pengambilan keputusan yang efektif, baik di tingkat individu, daerah, hingga pusat.

Dalam paparannya, Sudiro juga membahas isu inflasi dan bagaimana BPS memotret pergerakan harga melalui Survei Harga Konsumen. Survei ini menghimpun data harga barang dan jasa dari pedagang eceran di pasar tradisional maupun modern, untuk mengukur perubahan harga bulanan, tahunan, hingga tahun kalender.

“Tugas BPS adalah memotret kondisi harga riil di lapangan, bukan memproyeksikan inflasi,” ungkap Sudiro.

Ia menambahkan bahwa inflasi memiliki pengaruh besar dalam stabilitas nasional. Bahkan, menurutnya, sejarah mencatat dua presiden Indonesia—Sukarno dan Suharto—jatuh salah satunya dipicu gejolak inflasi. Pada era Sukarno, pembangunan masif seperti kompleks GBK dan proyek mercusuar mendorong tekanan ekonomi, sementara di era Suharto krisis moneter 1998 menjadi pemicu utama.

Sudiro juga menyinggung faktor eksternal, terutama dampak perang Rusia–Ukraina yang menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memengaruhi tekanan ekonomi hingga ke kabupaten/kota di Indonesia. Kondisi tersebut diperparah saat memasuki hari-hari besar keagamaan, ketika harga bahan pangan biasanya meningkat.

Mengenai pengendalian harga, ia menegaskan bahwa BPS tidak termasuk dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). BPS hanya menyediakan data, sementara kebijakan pengendalian berada di tangan pemerintah daerah.

“TPID fokus mengendalikan komoditas yang bisa diintervensi, terutama bahan pangan. Harga emas misalnya, sepenuhnya dipengaruhi pasar global dan tidak bisa dikendalikan,” jelasnya.

Ketua PWI Bengkalis, Adi Putra, menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan BPS tersebut. Menurutnya, pemahaman literasi statistik sangat penting bagi wartawan agar dapat menyajikan berita yang akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Banyak masyarakat belum memahami apa itu inflasi dan mengapa harus dikendalikan. Peran media sebagai jurnalis data sangat penting untuk menyampaikan informasi berbasis data BPS secara benar,” ujar Adi Putra.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara BPS dan PWI Bengkalis ke depan dapat memperkuat penyebaran informasi statistik, terutama terkait survei, sensus, hingga publikasi data ekonomi dan sosial lainnya.***(dik/rls)