Riauterkini - PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Riau, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Riau akan berjalan sesuai dengan aturan partai, baik Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun Peraturan Organisasi (PO).

Doli yang juga Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera II DPP Golkar itu mengungkapkan, rapat pleno akan digelar malam ini pukul 19.30 WIB di Kantor DPD Golkar, guna mendengarkan laporan langsung dari panitia Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) terkait kesiapan pelaksanaan Musda.

“Saya ingin mendengarkan laporan langsung dari panitia, baik SC maupun OC. Kita akan bahas kesiapan materi, teknis, siapa saja yang diundang, serta memastikan kehadiran rombongan DPP yang di mandat ada sembilan orang,” kata Doli di Kantor FPD Golkar Riau, Jumat (7/11/25).

Menurutnya, pada penyelengaraan Musda Golkar Riau besok, salah satu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham akan hadir dan membuka secara resmi Musda Golkar Riau yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (8/11/25) pukul 10.00 WIB. Doli berharap pelaksanaan Musda dapat berjalan lancar dan tuntas dalam waktu dua hari.

“Insya Allah kegiatan bisa berjalan baik dari pembukaan sampai malam, dan kalau lancar, paling lama hari Ahad sudah selesai,” ujarnya.

Terkait perpanjangan masa pendaftaran calon ketua, Doli menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memastikan semua proses sesuai aturan partai. Dalam AD/ART dan PO Golkar, mekanisme pencalonan sebenarnya berada dalam forum Musda, bukan melalui pendaftaran terbuka seperti yang dilakukan beberapa daerah.

“Sebetulnya, dalam aturan partai, seseorang bisa ditetapkan sebagai calon setelah menjadi bakal calon yang didukung minimal 30 persen suara. Itu dibahas dalam forum Musda. Namun, belakangan ini ada daerah yang membuka pendaftaran agar suasananya lebih meriah, semacam gimik politik," jelasnya.

Karena itu, Doli ingin memastikan apakah panitia Musda Riau akan mengikuti mekanisme murni sesuai AD/ART dan PO, atau memakai konsep pendaftaran terbuka seperti yang dilakukan di daerah lain.

“Karena itu saya akan dengar laporan panitia, bagaimana kesiapan dan mekanisme yang mereka pilih, termasuk soal perpanjangan pendaftaran calon,” tutupnya. ***(mok)