Riauterkini - Bangkinang - Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., menghadiri pembukaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Kampar, Senin (6/10), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Taridi, didampingi para Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Hambali, para anggota DPRD, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa penyusunan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

“Rancangan KUA dan PPAS ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Ahmad Yuzar dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan rancangan tersebut, agar seluruh program prioritas daerah dapat dijalankan sesuai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar.

“Kami berharap semangat kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dapat terus terjaga, demi memperkuat fondasi pembangunan yang merata dan berkeadilan,” tambah Bupati.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Taridi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati Kampar beserta jajaran pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD siap bekerja sama secara konstruktif dalam membahas rancangan KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026.

“Kami berharap pembahasan ini dapat berjalan lancar, objektif, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hasilnya benar-benar berpihak pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kampar,” ujar Ahmad Taridi.

Dalam kesempatan terpisah, Ramli, S.Kom., Anggota DPRD Kabupaten Kampar Fraksi PKB dari Dapil IV yang juga sebagai juru bicara Anggota DPRD Dapil IV, turut memberikan pandangan terhadap jalannya Paripurna tersebut.

Ramli menilai kehadiran Bupati Kampar dalam pembukaan rapat paripurna ini menjadi tanda positif dari komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik (good governance). Namun ia juga mengingatkan bahwa substansi pembahasan KUA dan PPAS harus tetap berpijak pada aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Kami dari Fraksi PKB menyambut baik penyampaian KUA dan PPAS 2026 ini. Namun yang lebih penting adalah memastikan agar arah kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di semua wilayah, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” ujar Ramli.

Ia menambahkan, DPRD akan memperjuangkan aspirasi hasil reses di setiap dapil, termasuk usulan prioritas pembangunan di bidang jalan, pendidikan, dan pertanian.

“Kami akan memastikan bahwa hasil reses DPRD tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diakomodir dalam pembahasan anggaran nanti. Karena pada dasarnya, setiap rupiah dari APBD harus kembali untuk kesejahteraan rakyat Kampar. Itulah makna dari semangat Kampar di Hati,” tegas Ramli.

Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian resmi dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh pihak eksekutif kepada DPRD Kabupaten Kampar untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat Badan Anggaran dan Komisi.

Dengan terlaksananya rapat ini, diharapkan proses penyusunan RAPBD Tahun 2026 dapat berjalan sesuai jadwal, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan kebijakan