Riauterkini-SIAK – Nasib infrastruktur jalan di Kabupaten Siak berada di tengah tekanan fiskal daerah. Di saat kemampuan anggaran pemerintah daerah semakin terbatas, sejumlah jalan poros kabupaten justru masih mengalami kerusakan, mulai dari badan jalan berlubang hingga kondisi yang membutuhkan penanganan serius.

Kerusakan tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada keselamatan pengguna jalan. Sejumlah kecelakaan lalu lintas dilaporkan terjadi di ruas-ruas jalan yang kondisinya rusak dan berlubang.

Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Siak. Terlebih, Bupati Siak Afni menyebut proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) Siak dalam postur APBN 2027 berpotensi turun hingga 72 persen.

Afni mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, apabila hak daerah penghasil dari DBH mengalami pemangkasan signifikan.

“Jika daerah penghasil dipangkas sampai 72 persen, jalan rusak seperti ini siapa yang bertanggung jawab jika kita tidak dikasih haknya. Siapa yang bangun jalan kabupaten yang biayanya mencapai ratusan miliar ini,” tegas Afni saat meninjau pekerjaan jalan Sungai Rawa-Tanjung Buton, Kecamatan Sungai Apit, Kamis (1/10/2026).

Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Pemkab Siak mulai mengandalkan kolaborasi dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menangani sejumlah ruas jalan.

Salah satunya jalan poros Sungai Rawa-Tanjung Buton sepanjang 6,4 kilometer. Ruas yang menjadi akses utama masyarakat dari Kampung Rawa Mekar Jaya, Sungai Rawa dan Penyengat menuju pusat pemerintahan kecamatan dan kabupaten itu sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah.

Perbaikan dilakukan dengan penimbunan menggunakan material kerikil kualitas B. Pekerjaan tersebut didukung melalui CSR PT Eka Sapta Paramita Energi.

“Hari ini kita melihat pengerjaan penimbunan jalan menggunakan material kerikil kualitas B sepanjang 6,4 kilometer di jalan Sungai Rawa menuju Tanjung Buton. Semula jalan ini kondisinya rusak berat. Atas laporan masyarakat, jalan ini kita perbaiki,” kata Afni.

Menurut Afni, kolaborasi dengan perusahaan menjadi salah satu jalan keluar di tengah efisiensi anggaran pemerintah daerah. Ia menyebut total ruas jalan yang saat ini ditangani melalui CSR perusahaan di Kabupaten Siak mencapai sekitar 30 kilometer.

Namun, kebutuhan penanganan jalan di Siak masih jauh lebih besar. Sejumlah jalan poros kabupaten masih ditemukan dalam kondisi rusak dan berlubang, sementara ruas-ruas tersebut menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat maupun kendaraan operasional perusahaan.

Kondisi jalan yang rusak juga menjadi perhatian dari sisi keselamatan. Lubang dan kerusakan badan jalan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor maupun kendaraan yang melintas pada malam hari.

Afni meminta perusahaan yang aktivitas operasionalnya menggunakan jalan kabupaten ikut memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Terlebih, menurutnya, sejumlah ruas mengalami kerusakan akibat tingginya aktivitas kendaraan dan beban angkutan atau over tonase.

“Sekarang ini jalan kabupaten, kita akan usulkan status jalan ini jadi jalan nasional. Karena di sini ada Pelabuhan Tanjung Buton dan di depan sudah jalan nasional, tinggal menyambung saja,” pungkasnya.

Persoalan jalan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan dan akses masyarakat. Di tengah proyeksi penurunan DBH, pemerintah daerah dituntut mencari sumber pembiayaan lain agar kerusakan jalan tidak semakin meluas.

Di sisi lain, rencana pembayaran utang kurang bayar DBH tahun 2023 yang dianggarkan pada 2027 menjadi salah satu kabar yang disebut Afni dapat membantu kondisi fiskal daerah.

Namun, besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur membuat persoalan pembiayaan jalan tetap menjadi pekerjaan besar bagi Kabupaten Siak.***(Adji)