Riauterkini-PEKANBARU — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau bersama Tim Peneliti Universitas Riau melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pendidikan Pemilih Guna Mengembangkan Partisipasi Politik Generasi Z di Provinsi Riau, Senin (31/8/2026), di Aula Lantai 2 Kantor KPU Provinsi Riau.

Kegiatan diikuti Anggota KPU Provinsi Riau Nugroho Noto Susanto, Nahrawi, dan Supriyanto, pejabat struktural serta staf Sekretariat KPU Provinsi Riau yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Turut hadir mahasiswa magang dari beberapa universitas di Pekanbaru sebagai representasi Generasi Z.

FGD menjadi ruang bertukar gagasan antara KPU Provinsi Riau dan Tim Peneliti Universitas Riau yang terdiri dari Dr. Hambali, M.Si, Dr. Hariyanti, M.Pd dan Hamdi Abdullah Hasibuan, M.Pd dalam mengembangkan pendidikan pemilih yang lebih sesuai dengan karakteristik generasi muda, khususnya Generasi Z.

Ketua Tim Peneliti Universitas Riau, Dr. Hambali, M.Si., menyampaikan bahwa pendidikan pemilih perlu diarahkan tidak sekadar memberikan pengetahuan mengenai pemilu, tetapi membangun Generasi Z sebagai subjek demokrasi.

“Pendidikan pemilih tidak cukup hanya memberikan pengetahuan tentang pemilu. Kita perlu mendorong transformasi Generasi Z dari penerima informasi menjadi subjek demokrasi yang memiliki pengetahuan, kesadaran kritis, keterampilan, pengalaman, dan kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, serta berkelanjutan,” ujar Hambali.

“Media sosial merupakan ruang publik yang sangat dekat dengan Generasi Z. Tantangannya adalah bagaimana ruang tersebut tidak hanya menjadi tempat menerima informasi yang viral, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar, berdiskusi, berdeliberasi, dan mengembangkan keterampilan berdemokrasi,” lanjutnya.

Anggota KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto, yang merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk menghadirkan pendidikan pemilih yang lebih relevan dengan karakter generasi muda.

Menurutnya, pendidikan pemilih perlu diarahkan untuk membangun generasi muda yang tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga memiliki pemahaman dan keterampilan dalam kehidupan demokrasi.

“Yang ingin kita bangun bukan sekadar pemilih yang datang ke TPS, tetapi generasi muda yang memahami demokrasi, kritis terhadap informasi politik, mampu menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, dan mau terlibat dalam kehidupan demokrasi secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Konsep yang ditawarkan dalam penelitian adalah Pendidikan Pemilih Integrated, yang dibangun melalui lima prinsip utama, yaitu integratif, kolaboratif, komprehensif, berkelanjutan, dan digitalisasi. Pendidikan pemilih dapat diintegrasikan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila maupun kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bertema suara demokrasi atau kegiatan kokurikuler.

Dalam konsep Pendidikan Pemilih Integrated, metode yang dapat digunakan antara lain diskusi kelompok, role playing, case study, project based learning, dan simulasi. Media pembelajaran juga dapat dikembangkan melalui gamifikasi, kartu prapemilih cerdas, puzzle kepemiluan, serta pemanfaatan media sosial.

Berdasarkan penelitian, political engagement Generasi Z di media sosial cukup aktif, namun partisipasi politik masih menghadapi persoalan seperti informasi yang cenderung dipilih berdasarkan viralitas, literasi politik yang belum optimal, serta keterampilan berdemokrasi yang masih perlu diperkuat.

Melalui FGD ini, KPU Provinsi Riau bersama Tim Peneliti Universitas Riau mendorong pengembangan pendidikan pemilih yang tidak berhenti pada tahapan pemilu. Pendidikan pemilih diharapkan menjadi proses berkelanjutan untuk membangun generasi muda yang melek politik, kritis, memiliki keterampilan berdemokrasi, dan mampu berpartisipasi secara aktif serta bertanggung jawab.

Konsep Pendidikan Pemilih Integrated pada akhirnya diarahkan untuk mentransformasikan Generasi Z dari penerima informasi menjadi subjek demokrasi yang memiliki pengetahuan, kesadaran kritis, keterampilan, pengalaman, dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, baik secara elektoral maupun non-elektoral.***(rls)