Riautrrkini-PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau bersama TNI dan Polri memperkuat sistem respons cepat menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembentukan tim gabungan, clusterisasi, rayonisasi, serta 18 posko di sejumlah wilayah.

Kesiapan tersebut menjadi bagian dari apel kesiapsiagaan penanganan karhutla yang digelar di Halaman Mapolda Riau, Senin (10/8/2026). Sistem tersebut disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum api berkembang lebih luas.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan kesiapan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan karhutla. Karena itu, personel, peralatan, komunikasi, sumber air, hingga akses menuju wilayah rawan harus dipastikan dalam kondisi siap sebelum terjadi kebakaran.

Menurutnya, peringatan dini harus segera diikuti dengan tindakan di lapangan. Setiap informasi mengenai titik panas perlu diverifikasi sehingga apabila ditemukan api, pemadaman awal dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas, terutama ke kawasan gambut.

“Peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” ujarnya.

SF Hariyanto juga menekankan pentingnya kesatuan informasi dalam mendukung pengerahan personel. Data dari BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, hingga masyarakat perlu dihubungkan dan diverifikasi agar setiap unsur mengetahui kondisi serta kebutuhan penanganan di lapangan.

“Data BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat perlu segera dihubungkan dan diverifikasi. Dengan begitu, dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah membentuk sistem penanganan berbasis clusterisasi dan rayonisasi. Sistem tersebut memungkinkan pengerahan personel dilakukan secara lebih cepat berdasarkan wilayah tanggung jawab ketika ditemukan titik api.

“Saya bersama TNI dan Polri, Pak Kapolda, dibantu dan diarahkan oleh Pak Gubernur, sudah membentuk clusterisasi dan rayonisasi ketika terjadi titik-titik api. Melalui sistem tersebut, kita dapat mempercepat penanganan di lapangan,” ungkapnya.

Selain pembagian wilayah penanganan, tim gabungan Quick Response Force juga telah disiapkan untuk mendukung respons terhadap kejadian karhutla. Sebanyak 18 posko ditempatkan di sejumlah wilayah sebagai pusat koordinasi sekaligus titik pengerahan personel ketika terjadi kejadian.

“Ada tim-tim Quick Response Force secara gabungan yang kita bentuk, serta posko-posko di beberapa titik, sebanyak 18 titik sesuai dengan wilayah, sehingga dapat digerakkan dengan cepat apabila dibutuhkan,” katanya.

Agus menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja terpadu mengingat luas wilayah Riau dan kondisi sejumlah lokasi yang memiliki akses sulit. Kecepatan respons juga sangat bergantung pada koordinasi antarpihak serta dukungan masyarakat dalam memberikan informasi awal mengenai potensi kebakaran.

“Kita tidak bisa bekerja sendirian, harus terpadu, termasuk dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan kesadaran masyarakat. Kuncinya adalah terpadu,” pungkasnya.***(rls)