Riauterkini-BENGKALIS– Dalam upaya mengoptimalkan layanan kesehatan bagi warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan perekaman data kependudukan dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Senin (27/4/26) kemarin.

Sebanyak 182 warga binaan mengikuti kegiatan yang dipusatkan di aula serbaguna tersebut. Program jemput bola ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mempercepat pemenuhan hak administrasi sipil bagi tahanan dan narapidana.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62. Validasi data kependudukan dinilai sangat penting untuk memastikan warga binaan dapat mengakses layanan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Proses perekaman melibatkan delapan petugas Disdukcapil Bengkalis yang dipimpin oleh Yusri Ahmad. Kehadiran tim disambut oleh Kepala Seksi Binadik, Boy Fernandes, guna memastikan sinkronisasi data berjalan akurat dan sesuai prosedur.

Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis, Priyo Tri Laksono, menegaskan bahwa kepemilikan identitas kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk warga binaan.

“Perekaman NIK ini menjadi momentum penting di HBP ke-62. Kami ingin memastikan seluruh warga binaan memiliki akses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi. Ini bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pemasyarakatan yang humanis dan responsif,” ujarnya.

Ia menambahkan, tanpa NIK yang valid, warga binaan berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan sosial maupun layanan medis, terutama bagi mereka yang tergolong kurang mampu.

Kegiatan perekaman meliputi pengambilan foto, sidik jari, serta pemadanan data lama. Seluruh proses berlangsung tertib dan lancar dengan pengawasan dari petugas pengamanan. Antusiasme warga binaan pun terlihat selama kegiatan berlangsung.

Mereka menyadari pentingnya data kependudukan yang aktif sebagai syarat utama dalam integrasi layanan publik, khususnya di bidang kesehatan.

Melalui sinergi ini, Lapas Bengkalis berharap seluruh warga binaan dapat terakomodasi dalam sistem administrasi kependudukan nasional, sekaligus memperoleh hak layanan kesehatan secara layak selama menjalani masa pidana.***(dik/rls)