
Riauterkini-KUANTAN SINGINGI – Upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi nyata lintas sektor, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dukungan dunia usaha dan masyarakat. Sinergi yang kuat dinilai menjadi kunci agar berbagai intervensi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau menggelar Pertemuan Evaluasi Program Pendampingan Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kantor Bupati Kuantan Singingi, Selasa (14/04/2026), yang turut mendapat dukungan dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi capaian sekaligus penguatan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala DP3AP2KB Provinsi Riau Hj. Fariza, SH., MH., staf Bappeda Provinsi Riau Desmil Faneni, S.Si., Asisten II Setda Kuantan Singingi Drs. Napisman, Kepala Dinas Kesehatan Kuantan Singingi Aswandi, SKM, serta Kepala DP2KBP3A Kuantan Singingi Mardansyah, S.Sos., MM.
Program ini merupakan bagian dari pendampingan teknis dan advokasi yang dilaksanakan RAPP sejak Mei 2025 hingga April 2026, melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi, serta 10 kecamatan di wilayah operasional perusahaan.
Stakeholder Relations Manager RAPP, Raja Elwan Jumanri, menegaskan pentingnya sinergi dalam keberhasilan program. “Upaya penurunan stunting ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kalau hanya satu pihak yang bergerak sementara yang lain tidak, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu, mari kita saling mendukung dan bersinergi, terutama dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program Community Development (CD) RAPP berfokus pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang. “Kami percaya, kontribusi terbaik bukan hanya melalui bantuan sesaat, tetapi melalui program yang terus berjalan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten II Setda Kuantan Singingi, Drs. Napisman, turut mengapresiasi kontribusi perusahaan. “Terima kasih dan apresiasi kepada RAPP sebagai perusahaan yang memberikan perhatian khusus terhadap persoalan stunting. Mari kita sama-sama bersinergi dan bekerja sama untuk menuntaskan masalah ini,” ungkapnya.
Dampak program juga dirasakan langsung oleh kader di lapangan. Resdaneti, Kader Posyandu Kinanti, mengaku semakin termotivasi. “Saya merasa bahagia bisa mewakili penerimaan atribut kader berupa rompi ini. Dengan mendapatkan atribut seperti rompi ini, mungkin kami akan jauh lebih semangat lagi untuk bekerja dan mendampingi masyarakat di posyandu kami,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan. “Terima kasih kami ucapkan kepada RAPP atas dukungan dan bimbingannya selama ini. Kami sebagai kader mudah-mudahan ke depannya lebih baik, dan RAPP tetap memantau serta memberikan masukan dan sumbangsihnya kepada kader dan masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting di Kuantan Singingi tercatat 23,1%, sedikit meningkat dari 23% pada 2023. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan upaya dan kolaborasi lintas sektor secara lebih intensif.
Selama program berjalan, RAPP mendampingi 66 Posyandu di 42 desa. Dari 53 balita malnutrisi, sebanyak 12 anak (23%) mengalami perbaikan status gizi, serta 22 KK berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem dari target 156 KK. Di sektor pendidikan, intervensi dilakukan di 31 SD dan 10 SMP dengan target peningkatan literasi dan numerasi hingga 70%.
Pertemuan ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi praktik baik, pembelajaran, serta merumuskan tindak lanjut pascaprogram, termasuk memastikan implementasi berkelanjutan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) dan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (P3S).
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat semakin kuat sehingga percepatan penurunan stunting di Kuantan Singingi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.***(rls)