Riauterkini-BENGKALIS- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis (DPPPA) menggelar Forum Perangkat Daerah (PD) guna membahas Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027, Jumat (27/2/26). Forum ini menjadi langkah strategis dalam mematangkan program prioritas terkait isu perempuan dan anak di Kabupaten Bengkalis.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor DPPPA Bengkalis, Jalan Pertanian tersebut dipimpin langsung Kepala DPPPA Bengkalis, Emilda Susanti, S.STP., M.IP. Hadir dalam kesempatan itu Tenaga Ahli Bupati Bengkalis, Yuhelmi, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah (PD) terkait.

Emilda Susanti menyampaikan bahwa penyusunan Renja 2027 harus selaras dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, aspirasi masyarakat, serta sinkron dengan program lintas instansi. Selain itu, pihaknya juga membuka ruang uji publik bersama akademisi guna memastikan program yang dirancang benar-benar tepat sasaran.

“Kami berharap masukan dari seluruh pihak, apakah program DPPPA yang diajukan sudah tepat, khususnya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujarnya.

Menurutnya, fokus utama DPPPA ke depan adalah peningkatan kompetensi perempuan agar mampu berdaya saing di tengah masyarakat. Program pemberdayaan akan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan, serta kolaborasi lintas sektor agar hasilnya lebih optimal.

Selain itu, konsep desa ramah perempuan dan anak juga menjadi perhatian. Program ini menuntut peran aktif seluruh pihak, termasuk melalui inovasi di masyarakat seperti penguatan sekolah ramah anak dan peningkatan kepedulian terhadap pendidikan anak.

Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak turut menjadi pembahasan penting. DPPPA menekankan perlunya pendampingan psikologis sebagai bagian dari proses rehabilitasi untuk pemulihan mental korban. Upaya ini dinilai krusial dalam memberikan perlindungan menyeluruh.

Dalam forum tersebut juga dibahas pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai tolok ukur kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Perempuan, menurut Emilda, harus diberikan kesempatan yang sama di berbagai sektor, selama memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai.

“Kita ingin perempuan memiliki akses dan peluang yang setara, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun sektor lainnya,” tegasnya.

DPPPA juga mendorong dukungan dari dinas terkait untuk mewujudkan sekolah ramah anak serta Puskesmas ramah anak sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak yang terintegrasi.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bupati Bengkalis, Yuhelmi, menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, termasuk dengan para anggota DPRD, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan tenaga psikolog untuk rehabilitasi korban.

Ia menyarankan agar dibentuk tim khusus guna memudahkan proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, rapat koordinasi (Rakor) diusulkan dapat dilakukan minimal dua kali dalam sebulan agar sinergi tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan anggaran.

Yuhelmi juga menyoroti perlunya koordinasi lebih intens dengan Dinas Sosial (Dinsos), mengingat sebagian pendanaan penanganan kasus berada di instansi tersebut.

“Kasus-kasus ini sudah lama ada. Ketika kesadaran masyarakat untuk melapor meningkat, maka pembinaan harus tetap kita lakukan. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Koordinasi awal itu yang harus kita kuatkan,” pesannya.

Melalui Forum PD ini, DPPPA Bengkalis menegaskan komitmennya untuk menyesuaikan rencana kerja dengan kondisi keuangan daerah, tanpa mengesampingkan prioritas utama dalam pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus perempuan dan anak di Kabupaten Bengkalis.***(dik)