Riauterkini-PEKANBARU-Program biodiesel berbasis kelapa sawit terus menunjukkan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional sekaligus perekonomian Indonesia. Sejak dijalankan secara bertahap lebih dari dua dekade terakhir, konsumsi biodiesel melonjak signifikan, menghasilkan penghematan devisa ratusan triliun rupiah dan menekan emisi karbon.

Hal itu mengemuka dalam Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026, Dukungan Program Biodiesel Bagi Kemandirian Energi dan Perekonomian Indonesia yang digelar di Depok, dari 5-6 Februari 2026. Kegiatan ini didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi publik terkait program biodiesel nasional.

Pemimpin Redaksi Majalah Sawit Indonesia, Qayuum Amri, menjelaskan bahwa riset biodiesel sawit telah dimulai sejak 1990-an oleh sejumlah peneliti nasional. Gagasan tersebut kemudian diperkuat melalui kebijakan mandatori pemerintah sejak 2009.

"Hari ini hasilnya sangat terasa. Konsumsi biodiesel yang pada 2009 baru sekitar 1 juta kiloliter, kini sudah mencapai sekitar 15 juta kiloliter. Artinya naik lebih dari 1.100 persen," ujarnya melalui rilis kepada riauterkini.com, Kamis (26/02/26)

Ia memaparkan, sepanjang 2015-2025 program biodiesel telah menghemat devisa negara hingga Rp720 triliun dan menurunkan emisi sekitar 228 juta ton CO₂. Menurutnya, capaian tersebut menegaskan bahwa sawit tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memberi manfaat lingkungan.

"Masih ada anggapan program ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Faktanya justru sebaliknya. Dampaknya besar bagi tenaga kerja, petani, hingga harga tandan buah segar (TBS)," katanya.

Untuk meningkatkan literasi publik, panitia melakukan field trip ke SBRC IPB University agar para jurnalis belajar dan mengenal pengembangan riset produk biofuel. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memiliki peranan kuat dalam ekosistem sawit melalui berbagai program pendanaan sekaligus menjadi salah satu pendukung terselenggaranya workshop ini. Perwakilan BPDP, Ahmad Zuhdi, mengatakan lembaganya tak hanya mendukung insentif biodiesel, tetapi juga pendidikan, riset, dan peremajaan kebun rakyat.

Pada 2025, BPDP menyalurkan sekitar 4.000 beasiswa bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, membiayai penelitian produktivitas sawit, membantu program peremajaan perkebunan, hingga penyediaan sarana prasarana pertanian. Untuk program biodiesel sendiri, BPDP menanggung selisih harga antara solar dan biodiesel sebagai insentif. Hingga akhir 2025, dukungan untuk sektor PSO mencapai 6,9 juta kiloliter dengan nilai sekitar Rp35,5 triliun.

"Dana ini berasal dari pungutan ekspor sawit dan dikelola kembali untuk mendukung keberlanjutan industri," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Fadhil Hasan, menegaskan biodiesel kini menjadi bagian penting kebijakan energi lintas sektor. Ia baru saja dilantik sebagai anggota DEN bersama perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Fadhil, pemerintah telah menerbitkan Kebijakan Energi Nasional terbaru melalui PP No. 40 Tahun 2025 sebagai pengganti aturan lama. Regulasi ini disusun untuk menjawab tantangan turunnya produksi minyak, meningkatnya impor, serta kebutuhan energi yang terus naik seiring target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Biodiesel berperan strategis dalam swasembada energi. Sawit dan turunannya menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mendukung ketahanan pangan," tuturnya.

Sepanjang tahun lalu, realisasi biodiesel tercatat 14,2 juta kiloliter dan berhasil mengurangi impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter. Capaian tersebut dinilai memberi kontribusi langsung terhadap indeks ketahanan energi nasional. Dari sisi teknis, Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM Herbert Wibert Victor menjelaskan bahwa biodiesel didistribusikan melalui skema pencampuran wajib (blending) di terminal sebelum disalurkan ke SPBU dan industri.

Untuk 2026, kapasitas terpasang industri biodiesel mencapai 22 juta kiloliter dengan alokasi penyaluran sekitar 16,5 juta kiloliter. Realisasi 2025 sendiri telah mencapai hampir 15 juta kiloliter atau sekitar 96 persen dari target. Pemerintah juga menyiapkan skema insentif berbasis selisih harga solar guna menjaga keberlanjutan program, termasuk untuk sektor PSO dan non-PSO.

Terpisah, Sekretaris Jenderal APROBI, Ernest Gunawan, menyebut Indonesia kini menjadi salah satu pelaksana program biodiesel terbesar di dunia. Menurutnya, banyak negara menjadikan Indonesia sebagai rujukan karena sukses menjalankan mandat campuran hingga B40 secara nasional.

"Kita sering disebut 'big brother' biodiesel. Skala kita paling besar di dunia," katanya.

Ia menambahkan, program B40 saja telah melibatkan sekitar 1,9 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir serta menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp140 triliun pada 2025. Aprobi menyatakan industri siap meningkatkan kapasitas menuju B50, namun implementasinya perlu dilakukan hati-hati agar tidak mengganggu pasokan bahan baku dan kebutuhan pangan.

"B40 saat ini sudah ideal dan berkelanjutan. Ke depan kita tetap optimis, selama kebijakan disiapkan matang bersama sektor hulu," tutup Ernest.***(rls/gas)