Riauterkini-RENGAT-Resmi sudah Zulfahmi Adrian menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) difinitif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), pelantikan Sekda difinitif Pemkab Inhu yang sempat lowong selama 1,5 tahun dilakukan langsung oleh Bupati Inhu Ade Agus Hartanto.

“Selama satu setengah tahun terakhir, kita telah menapaki dinamika pemerintahan tanpa sekretaris daerah difinitif, terhitung sejak Juli 2024. Sekretaris daerah terakhir adalah Hendrzal yang saat ini menjabat wakil bupati Inhu. Penantian panjang itu akhirnya berakhir dengan ketetapan resmi dengan dilantiknya saudara Zulfahmi Adrian sebagai Sekda Inhu,” ujar Bupati Inhu Ade Agus Hartanto Rabu (19/11/25).

Dalam amanatnya Bupati Inhu juga menegaskan bahwa semangat perubahan tidak boleh hanya sekedar slogan, melainkan gerakan nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan serta disiplin birokrasi.

“Maka dari itu perlu saya berpesan kepada saudara Sekda Inhu yang baru, bangunlah budaya kerja yang produktif, disiplin dan transparan. Doronglah seluruh perangkat darrah untuk menghadirkan inovasi dan pastikan bahwa setiap proses birokrasi benar benar diarahkan untuk kemudahan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Bupati Inhu juga berharap agar Sekda Inhu yang baru dilantik dapat membangun pola komunikasi dan sinergi yang harmonis antara Pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha serta seluruh elemen masyarakat karena pada hakikatnya, sinergi adalah kunci keberhasilan pemerintahan yang efektif.

“ Kepada seluruh jajaran perangkat daerah saya minta untuk memberikan dukungan penuh kepada sekretaris daerah yang baru, sebab kolaborasi dan kekompakan adalah kunci keberhasilan, sebab tidak ada agenda besar yang bisa dicapai tanpa sinergi, koordinasi yang baik serta rasa memiliki terhadap tujuan bersama,” ungkapnya.

Ditambahkan nya, perlunya peningkatan konsolidasi kepada seluruh perangkat daerah terkait, agar segera merealisasikan kegiatan tahun 2025 dengan sebaik baiknya, agar setiap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan harus dapat dicapai secara tepat waktu, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap koordinasi lintas perangkat daerah dapat diperkuat, sehingga tidak ada kegiatan yang tertunda ataupun mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi capaian kinerja daerah. Kita juga harus menggesa penyusunan APBD tahun 2026 ditengah gencarnya efisiensi dan pengurangan anggaran, saya minta proses perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara cermat, akuntabel serta berpijak pada kebutuhan riil pembangunan daerah. Namun juga tidak mengesampingkan kesejahteraan ASN selaku motor penggerak birokrasi pemerintahan,” jelasnya. ***** (guh)