Riauterkini-PEKANBARU-Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Riau, Rabu (12/11/2025). Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan kebijakan pagu anggaran tahun 2025 serta rencana program kerja tahun 2026 di lingkungan Biro Perekonomian Provinsi Riau.

Dalam paparannya, Biro Perekonomian membeberkan sejumlah kegiatan strategis yang telah dan akan dilaksanakan, khususnya terkait analisis ekonomi dan penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau. Beberapa program yang dipaparkan mencakup pelaksanaan High Level Meeting TPID se-Riau, capacity building, rapat koordinasi TPID, kegiatan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi langsung dengan TPID di sebelas kabupaten/kota.

Biro Perekonomian juga menjelaskan rangkaian konsultasi dengan Kementerian Koordinator serta Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya penyelarasan kebijakan pengendalian inflasi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat respons pemerintah daerah terhadap dinamika ekonomi regional.

Selain program pengendalian inflasi, Kepala Biro Perekonomian Bobby Rahmat turut memaparkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Di antara program tersebut yakni pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT PIR, penyusunan regulasi tata kelola BUMD, serta pengumpulan berbagai regulasi penunjang.

Program lain yang menjadi sorotan meliputi pelaksanaan rapat tahunan dan penyusunan RKAP BUMD, konsultasi dengan kementerian terkait, monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota, evaluasi tarif air minum BUMD se-Riau, serta fasilitasi penetapan tarif air minum di kabupaten/kota. Termasuk pula pengumpulan laporan keuangan audit dan laporan kinerja BPKP dari seluruh BUMD air minum di Provinsi Riau.

Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Hardianto memberikan sejumlah masukan terkait peningkatan tata kelola dan sinergi antara Biro Perekonomian dan BUMD. Ia menekankan perlunya ketelitian dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam kerja sama dengan pihak ketiga seperti Bank Riau Kepri Syariah. “Jika pengelolaan dilakukan dengan baik, keuntungan yang dihasilkan dapat memperkuat pelaksanaan program strategis di masa mendatang,” ujarnya.

Rapat berlangsung kondusif dan konstruktif. Komisi I berharap seluruh pembahasan dapat menjadi landasan bagi Biro Perekonomian dalam merumuskan program yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik pada tahun 2026 mendatang. Kolaborasi yang kuat antarinstansi dinilai penting guna memastikan stabilitas ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau, M. Amal Fatullah, didampingi Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim. Turut hadir anggota Komisi I lainnya, yakni Hardianto, Sumardhani, Zirnata, dan Zulaikhah.***(adv)