Riauterkini-PEKANBARU-Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada Rabu, 12 November 2025, di Ruang Rapat Komisi I. Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2025 serta pemaparan usulan belanja wajib dan prioritas untuk tahun 2026.

RDP tersebut menjadi wadah penting bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan agar setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Komisi I menilai, evaluasi rutin serta pembahasan mendalam terkait usulan program sangat diperlukan untuk memastikan seluruh perencanaan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau, Nur Azmi Hashim, menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan komunikasi antara legislatif dan eksekutif. “Rapat ini penting dilakukan secara rutin agar komunikasi dan koordinasi terus terjaga dengan baik. Melalui pertemuan seperti ini, kita dapat memastikan setiap program pembangunan terlaksana dengan optimal dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Biro Administrasi Pembangunan memaparkan berbagai capaian program sepanjang tahun 2025 sekaligus mengajukan usulan belanja prioritas untuk mendukung pelaksanaan program strategis pada tahun 2026. Komisi I memberikan sejumlah catatan serta menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi hasil.

RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Nur Azmi Hashim, didampingi Sekretaris Komisi I, M. Amal Fatullah. Hadir pula anggota Komisi I lainnya, yaitu Hardianto, Sumardani, Zirnata, dan Zulaikha. Sementara itu, dari pihak Pemerintah Provinsi Riau, hadir Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau, Thomas Larvodimiera, bersama jajaran staf teknis.

Melalui forum ini, DPRD Provinsi Riau berharap adanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. RDP ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dalam penyusunan program kerja tahun anggaran 2026.***(adv)