Riauterkini - PEKANBARU - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Provinsi Riau, Ady Kuswanto atau akrab disapa Bung Adit, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas korporasi perkebunan kelapa sawit di Riau.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan kebun plasma minimal 20 persen dari total luas Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan perkebunan.

“Pemberian kebun plasma kepada masyarakat merupakan mandat undang-undang. Ini bukan tuntutan yang mengada-ada, melainkan tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat terdampak sesuai amanat konstitusi,” tegas Bung Adit kepada wartawan di Pekanbaru, Jumat (24/10/25).

Ia mencontohkan perjuangan masyarakat Desa Darul Aman, Tanjung Kapal, dan Batu Panjang di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, yang dengan gigih menuntut hak atas kebun plasma dari perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah mereka.

“Perjuangan masyarakat Rupat menjadi cermin bahwa masyarakat di daerah lain juga bisa menuntut haknya. Kami, DPD Repdem Riau, siap memberikan advokasi dan pendampingan hukum bagi mereka,” ujarnya.

Bung Adit menambahkan, kewajiban perusahaan tidak berhenti pada penyediaan kebun plasma saja. Korporasi juga memiliki tanggung jawab sosial lainnya, seperti memberikan bantuan modal ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar.

“Semua itu sudah diatur dalam regulasi. Jika kewajiban ini dijalankan, maka korporasi dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis,” katanya.

Sebagai organisasi sayap PDI Perjuangan yang dikenal sebagai pelopor perjuangan rakyat, Repdem berkomitmen akan terus konsisten berada di garda terdepan untuk mengawal hak-hak masyarakat terdampak.

“Kami akan terus berdiri bersama rakyat dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan yang seharusnya mereka nikmati,” tutupnya. ***(rls/mok)