Riauterkini-BENGKALIS- Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan perdata senilai Rp103 miliar yang diajukan dosen Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng), Suharyono, terhadap Direktur Polbeng Johny Custer beserta jajaran manajemen dan anggota Senat kampus.

Putusan sela tersebut dibacakan oleh majelis hakim pada Rabu (15/10/25) di ruang sidang PN Bengkalis. Dalam amar putusannya, majelis menegaskan bahwa perkara tersebut bukan ranah hukum perdata, melainkan hukum administrasi negara (TUN).

Menurut majelis, objek sengketa berupa Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat termasuk produk tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Karena itu, kewenangan penyelesaiannya berada di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Karena SK Kenaikan Pangkat Penggugat termasuk objek TUN, maka sengketa ini timbul dari proses hukum administrasi, bukan perdata,” ujar Mas Toha Wiku Aji, Humas PN Bengkalis, Ahad (19/10/25).

Majelis hakim juga mengacu pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa sengketa terhadap keputusan pejabat tata usaha negara menjadi kewenangan PTUN. Berdasarkan itu, PN Bengkalis mengabulkan eksepsi para tergugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

Sebelumnya, dosen Polbeng Suharyono melayangkan gugatan perdata dengan Nomor Perkara 34/Pdt.G/2025/PN Bls, menuntut ganti rugi materiil Rp3,6 miliar dan immateriil Rp100 miliar. Ia menuding pihak kampus telah menghambat proses kenaikan jabatan akademiknya ke Lektor Kepala, meski dirinya telah memenuhi seluruh syarat dan memperoleh angka kredit 828,5 poin, jauh di atas batas minimal 700 poin yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Kuasa hukum penggugat, Dr. Parlindungan, mengatakan terdapat 33 pihak tergugat, yang terdiri dari unsur pimpinan dan anggota Senat Polbeng.

“Klien kami sudah memenuhi seluruh beban kerja dosen, bahkan Laporan Kinerja Dosen menunjukkan 15,95 SKS, melebihi syarat minimal. Namun, Senat menunda usulan kenaikan pangkat dengan alasan tidak mengajar pada semester tertentu, yang jelas tidak diatur dalam ketentuan Kemendiktisaintek,” terang Parlindungan.

Sebelum menempuh jalur hukum, Suharyono sempat mencoba menyelesaikan persoalan ini secara internal melalui rapat bersama manajemen dan Senat Polbeng pada 22 April 2025. Namun, hasil rapat tersebut tak diberikan secara tertulis dengan alasan merupakan dokumen internal kampus.***(dik)