Riauterkini - PEKANBARU - Ketua Umum organisasi masyarakat (ormas) Petir ditangkap Ditreskrimum Polda Riau di Hotel Furaya Pekanbaru, Senin (13/10/25) kemarin. Pria yang berinisial JS itu ditangkap lantaran melakukan aksi pemerasan terhadap sejumlah perusahaan.

Wakil Direktur Reskrimum Polda Riau AKBP Sunhot Silalahi penangkapan JS dilakukan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari sebuah perusahaan terkait tindak pidana pemerasan itu. Dimana JS memulai pemerasan itu menggunakan sejumlah pemberitaan di media online.

"Ada upaya pemerasan yang dilakukan pelaku dengan modus pemberitaan negatif sebuah perusahaan," ujarnya dalam preskon yang digelar di Mapolda Riau, Kamis (16/10/25).

Pelaku mengancam korbannya dengan akan menerbitkan berita dugaan korupsi dan pencemaran lingkungan di 20 media online. Untuk menggertak, pelaku memanfaatkan statusnya yang merupakan ketua umum ormas Petir.

“JS menyebarkan isu korupsi dan pencemaran lingkungan terhadap sejumlah perusahaan besar. Namun saat hendak memberikan hak jawab, pelaku malah meminta sejumlah uang agar pemberitaan tidak dilakukan," teranya.

Dalam aksinya, pelaku meminta uang hingga Rp5 miliar agar berita tersebut tidak diterbitkan. Kemudian juga agar demonstrasi di Jakarta dibatalkan. Namun setelah negosiasi disepakati Rp1 miliar dengan yang muka sebesar Rp150 juta.

Mendapat tekanan tersebut, PT Ciliandra yang menjadi salah satu korbannya, melaporkan halbtersebut ke Ditreskrimum Polda Riau. Palaku pun lantas di sergap di hotel yang berdiri di jalan Jenderal Sudirman Tadi.

Di lokasi itu, polisi juga menyita uang senilai Rp150 juta untuk barang bukti. Kemudian di sejumlah lokasi lain seperti di rumah dan kantor pelaku di temukan laptop, buku tabungan, dokumen surat tanah, dan puluhan surat klarifikasi yang dikirim ke-14 perusahaan berbeda.

“Surat-surat itu intinya berisi permintaan klarifikasi atas isu korupsi dan lingkungan. Tapi di balik itu ada indikasi kuat tindakan pemerasan,” jelasnya.

Kasus ini kata Sunhot, murni pemerasan, tidak ada isi lain seperti kecelakaan anak di lokasi perusahaan seperti yang beredar di media sosial. Bahkan juga isu aksi massa di lokasi perusahaan.

"Kita masih dalami kemungkinan ada keterlibatan pihak lain dalam lingkaran ormas tersebut. "Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan,” tutup AKBP Sunhot.

Jika ini terbukti melanggar hukum seperti kekerasan, ancaman, atau pemerasan, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, status badan hukumnya bisa dicabut.

Bahkan saat ini pihak Kanwil Hukum Riau merekomendasikan pencabutan izin dari Ormas PETIR.***(Arl)