Riauterkini-PELALAWAN - Komisi III DPRD Pelalawan menerima surat dari PT Surya Bratasena Plantation (BSP) yang menyatakan berhalangan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada Senin, 20 Oktober 2025. RDP tersebut membahas konflik antara PT SBP dengan Anak Betino Suku Lubuk Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras terkait areal hutan dan belukar kepungan sialang mudo.

"Ya, kita sangat menyayangkan pihak perusahaan PT SBP yang melayangkan surat ke Komisi III DPRD Pelalawan perihal berhalangan hadir dalam RDP. Sehingga niat kita untuk menyelesaikan masalah ini menjadi tertunda," kata Marwan, SH, politisi PKB yang merupakan salah satu anggota Komisi III DPRD Pelalawan, kepada riauterkini.com, Sabtu (18/10/2025).

Marwan mengatakan bahwa Komisi III berencana mendudukkan pihak perusahaan PT SBP bersama Anak Betino Suku Lubuk dan juga dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan.

Anak Betino Suku Lubuk telah menyurati DPRD Pelalawan pada 18 September 2025 terkait permohonan RDP, yang menyebutkan bahwa areal hutan dan belukar kepungan sialang seluas 30 hektar merupakan hak ulayat adat dan warisan adat yang dilindungi secara turun-temurun.

"Anak Betino Suku Lubuk dalam surat permohonan RDP juga menyebutkan bahwa pada Desember 2024 sudah terjadi perusakan dan penyerobotan dan beralih fungsi terhadap areal hutan dan belukar kepungan sialang mudo oleh pihak perusahaan PT SBP yang kini belum ada penyelesaian," ujar Marwan.

Marwan menjelaskan bahwa Komisi III hendak mendalami lebih lanjut permasalahan ini melalui RDP dengan menghadirkan juga instansi-instansi terkait. Jika pihak perusahaan berhalangan, Komisi III akan turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.***(ang)