Riauterkini - PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menyatakan akan tetap melanjutkan proses penyidikan kasus Dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Sekwan DPRD Riau. Meski kemarin, Polda Riau kalah dalam praperadilan penyitaan aset milik mantan PJ Walikota Pekanbaru dan juga Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau Muflihun di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

"Penyidikan tetap berjalan karena yang diterima gugatan oleh hakim praperadilan hanya terkait penyitaan aset 1 rumah di Pekanbaru dan 1 apartemen di batam," ujar Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto.

Pihaknya mengaku menghormati keputusan hakim dalam praperadilan tersebut. Namun Polda Riau akan mempelajari dahulu pertimbangan hakim sehingga menerima gugatan penggugat setelah pihaknya menerima risalah putusan.

Untuk diketahui dalam praperadilan itu, hakim tunggaal Dedi SH MH hanya mengabulkan gugatan atas penyitaan aset milik Muflihun. Sementara gugatan menghentikan penyidikan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP-3) tidak dapat diterima. Hakim menyatakan kalau penyidikan itu adalah sah.

“ Memerintahkan kepada Termohon (Polda Riau) agar aset Pemohon berupa satu unit rumah yang beralamat di Jalan Banda Aceh, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan satu unit Apartemen di Komplek Nagoya City Walk, North walk A/1 lantai 16 No.10 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dikembalikan kepada Pemohon,” ujar Dedy SH MH pada sidang putusan Rabu (17/9/25) di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Atas putusan Prapid tersebut, kuasa hukum Pemohon, Ahmad Yusuf mengatakan, jika pihaknya sangat menghormati dan mengapresiasi keputusan hakim yang dianggap sebagai kemenangan atas keadilan.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau Muflihun S.STP, M.AP mengajukan gugatan Pra Peradilan (Prapid) terhadap Kapolda Riau Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Muflihun mengajukan Prapid ini, karena menilai penyitaan aset miliknya yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) selaku termohon, dinilai tidak sah. Ada dua aset miliknya yang disita Polda Riau.

Diantaranya, satu unit rumah di Jalan. Banda Aceh, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kemudian, satu unit Apartemen yang terletak di Komplek Nagoya City Walk, Northwalk A/1 lantai 16 No.10 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).***(Arl)