Riauterkini - PEKANBARU - Stabilitas mata uang mencerminkan kedaulatan negara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam arahannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, mengapresiasi peran Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat stabilitas dan mendorong transformasi ekonomi nasional.

"Mari bersama semua unsur di semua bidang dengan semua keahlian, kita harus bekerja dalam satu kesatuan. Kita yakin kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan," ujar Presiden Prabowo dalam gelaran yang mengusung tema Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional PTBI 2024 berlangsung di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta (29/11/24).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tumbuh kuat. Pada tahun 2025 ekonomi nasional diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,8-5,6% dan berlanjut pada 2026, didorong konsumsi swasta, investasi, dan ekspor. Inflasi diperkirakan terkendali dalam sasaran 2,5±1% berkat konsistensi kebijakan moneter, fiskal, dan GNPIP. Stabilitas eksternal dan keuangan tetap terjaga, dengan digitalisasi yang terus berkembang. Namun, Gubernur Perry menekankan pentingnya mewaspadai lima tantangan global: perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, lambatnya penurunan inflasi global, tingginya suku bunga negara maju, kuatnya dolar AS, serta arus modal keluar dari pasar berkembang ke negara maju.

Pelaksanaan PTBI serentak di tingkat nasional dan global. PTBI 2024 tidak hanya dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta, tetapi juga berlangsung serentak di seluruh Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan Luar Negeri yang dihadiri berbagai mitra strategis. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau turut ambil bagian dalam memperkuat sinergi bersama para pemangku kepentingan di tingkat daerah, dengan fokus pada penguatan stabilitas dan transformasi ekonomi.

Menyambung pandangan Gubernur Bank Indonesia, Deputi Kepala Perwakilan BI Riau, Sudiro Pambudi, menyampaikan asesmen ekonomi Riau yang mencerminkan kinerja positif sepanjang 2024. Hingga triwulan III 2024, ekonomi Riau tumbuh mencapai 3,46% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, atau secara kumulatif tumbuh sebesar 3,53% (qtq).

"Meskipun ditengah ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik pencapaian pertumbuhan ekonomi Riau tetap terjaga, hal tersebut didukung oleh harga komoditas kelapa sawit yang meningkat dan inflasi yang terkendali. Demikian juga kinerja sektoral yang positif, terutama pada sektor; konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan yang mencerminkan daya saing ekonomi Riau yang solid. Pembangunan infrastruktur dan stabilitas permintaan domestik semakin memperkuat posisi Riau sebagai kawasan investasi unggulan. Stabilitas makroekonomi Riau juga ditunjukkan dari perkembangan harga yang stabil dan terkendali. Posisi Oktober 2024, inflasi Riau berada pada level 1,51% (yoy), atau lebih rendah dari 2023 sebesar 2,50% (yoy). Pencapaian inflasi Riau diperkirakan berada dalam target inflasi hingga akhir 2024 yaitu 2,5 ±1%," jelasnya.

Keberhasilan pengendalian inflasi Riau tidak terlepas dari efektivitas upaya kolaborasi Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau. Salah satunya diwujudkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan 7 Program Unggulan, yakni 1) Penguatan Ketahanan Komoditas Pangan Strategis, 2) Penguatan Kapasitas Budidaya Pangan Mandiri, 3) Optimalisasi Kerja sama Antar Daerah (KAD), 4) Dukungan Fasilitasi Distribusi Pangan, 5) Dukungan Optimalisasi Pasar Murah, 6) Penguatan Digitalisasi dan Data Pangan, dan 7) Penguatan Koordinasi dan Komunikasi untuk Menjaga Ekspektasi Inflasi. Kota Pekanbaru bahkan berhasil meraih penghargaan TPID Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera tahun 2024.

Dukungan kolaborasi dan sinergi menjadi salah satu kata kunci keberhasilan mendukung akselerasi inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia Provinsi Riau terus bersinergi dengan mitra strategis untuk memperkuat upaya akselerasi UMKM melalui pengembangan klaster pangan strategis dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi berbasis internet of things, serta hiliriasi produk pangan olahan, penguatan program onboarding UMKM dan peningkatan literasi pencatatan keuangan secara digital menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK).

Selain itu fokus Bank Indonesia Provinsi Riau juga diarahkan pada upaya pengembangan ekonomi syariah melalui pengembangan komoditas pangan halal, penguatan jaminan produk halal baik ekosistem sisi hulu maupun hilir, serta pengembangan kapasitas dan perluasan pasar ekspor untuk produk halal. Berbagai upaya ini bertujuan menjadikan UMKM lebih produktif, naik kelas, dan berdaya saing, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Riau.

"Dukungan digitalisasi transaksi pembayaran yang cepat, efisien, dan handal semakin penting sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Indonesia Provinsi Riau terus berupaya melakukan inovasi digitalisasi sistem pembayaran sehingga dapat menciptakan sistem terintegrasi dalam mewujudukan ekonomi Riau yang inklusif. Penguatan sinergi perluasan akseptasi digital terus diupayakan bersama pemerintah daerah dan pelaku industri sistem pembayaran di Provinsi Riau. Transaksi QRIS hingga Oktober 2024 telah tumbuh 126% (YoY) dengan jumlah transaksi telah mencapai 36,8 juta transaksi dengan jumlah pengguna mencapai satu juta pengguna baru, serta lebih dari 735 ribu merchant," imbuhnya

Sinergi dan inovasi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dalam pengembangan Ekonomi Keuangan Digital (EKD) terus berlanjut. Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bank Indonesia bersama pemerintah daerah melakukan sinergi dan inovasi dalam melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Hingga triwulan III 2024, tercatat Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) telah mencapai 100%. Provinsi Riau juga berhasil mempertahankan kembali menjadi TP2DD Provinsi Terbaik Se-Sumatera dan Kabupatan Kampar sebagai Kabupaten/Kota Terbaik Se-Sumatera tahun 2024.

Bank Indonesia Provinsi Riau juga terus memastikan ketersediaan Rupiah yang cukup, sesuai, dan layak edar, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil). Pada 2024, BI Provinsi Riau melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke lima wilayah: Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Padang. Kedepan, beberapa tantangan berpotensi mempengaruhi stabilitas makroekonomi Riau. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau juga mengingatkan tantangan yang dihadapi daerah diantaranya; penurunan produktivitas sektor sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit rakyat yang terjadi akibat usia tanaman yang sudah tua yang berpotensi menghambat pertumbuhan sektor pertanian. Tantangan kedua, kondisi La Nina diprediksi masih berlanjut hingga awal tahun 2025 yang menyebabkan peningkatan risiko curah hujan dan berdampak langsung terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura. Tantangan ketiga adalah adanya risiko penundaan investasi dan belanja modal akibat penyesuaian transisi pemerintahan dan arah kebijakan baru.

"Dengan memperhatikan berbagai perkembangan terkini ekonomi Riau pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 3,5-4,3% lebih tinggi dari angka historis sebelumnya. Perbaikan ekonomi Riau terutama ditopang oleh permintaan domestik yang diperkirakan tetap baik dan berdaya tahan didukung oleh positifnya keyakinan dan ekspektasi pelaku ekonomi," tuturnya.

Sementara dari sisi kestabilan harga, ekspektasi masyarakat yang terjaga melalui komunikasi efektif dan peran TPID akan menjaga inflasi Riau tetap rendah dan stabil. Inflasi Riau tahun depan diperkirakan akan dapat mencapai target 2,5±1%, sesuai dengan target inflasi nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. PTBI 2024 merupakan forum strategis sekaligus apresiasi Bank Indonesia kepada mitra strategis di wilayah kerja. Melalui kolaborasi ini, Bank Indonesia Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan daerah, Forkopimda, Otoritas terkait, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya bersama ini bertujuan mendorong stabilitas ekonomi dan percepatan transformasi digital guna mewujudkan ekonomi Riau yang lebih inklusif, berdaya tahan, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.***(Rls)