Riauterkini-GRESIK– Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk, mengoptimasi layanan gas bumi untuk mendukung program hilirisasi dengan menyalurkan gas bumi sampai dengan 9.49 BBTUD kepada PT Freeport Indonesia sektor smelter tembaga. Smelter ini merupakan salah satu tempat pengolahan tembaga terbesar di dunia untuk saat ini.

Penyaluran gas bumi ke PT Freeport Indonesia ini merupakan kontrak jangka panjang yang diikat dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). PJBG ditandatangani oleh Rosa Permata Sari selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN dan Clayton Allen Wenas selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari mengatakan bahwa PGN akan menjaga performa layanan dalam menyediakan infrastruktur gas yang memadai dan ketahanan pasokan yang terjaga agar nilai lebih dari gas bumi dapat diserap pelanggan secara optimal.

“Subholding Gas pada prinsipnya selalu mendukung langkah Pemerintah guna mendukung kemajuan industri nasional. Kerja sama ini punya arti penting bagi kami karena PT Freeport Indonesia merupakan konsumen dengan penyerapan gas yang besar," terang Rosa, (6/5/2024).

Gas bumi yang tersalur nanti akan diperuntukkan pada sektor smelter, acid plant dan PMR. “Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada PGN telah melaksanakan PJBG yang dilanjutkan dengan proses gas in. Kita mengharapkan PGN dapat menjaga sustainability dan kehandalan pasokan gas bumi untuk mendukung produksi dan program hilirisasi tambah pemerintah,” ujar Clayton.

“Kami berterima kasih kepada PT Freeport Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada PGN untuk memenuhi kebutuhan gas bumi. Nilai lebih gas bumi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, dapat mendukung PT Freeport Indonesia dalam menerapkan teknologi hemat energi serta wujud sinergi bersama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar Rosa.

PGN yakin pemanfaatan gas bumi akan terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke gas bumi sebagai energi transisi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini juga untuk mendukung komitmen Pemerintah yang mencanangkan Net Zero Emission pada 2060.***(rls)