Kamis, 25 Nopember 2021 16:37

Northern Sumatera Forum,
Era Kebebasan Pers : Siapa Yang Perlu dan Siapa Benalu

Media "abal-abal" dinilai penyebab tidak sehatnya bisnis perusahaan pers. Melalui Northern Sumatera Forum, SKK Migas-KKKS Wilayah Sumbagut taja webinar "Era Kebebasan Pers : Siapa yang Perlu dan Siapa Benalu."

Riauterkini-BATAM- Northern Sumatera Forum, SKK Migas-KKKS Wilayah Sumbagut “Sinergi Komunikasi Industri Hulu Migas Bersama Pemangku Kepentingan Menuju Target Poduksi Minyak 1 Juta BOPD dan Gas 12 BSCFD Tahun 2030” menggelar seminar baik langsung maupun secara virtual, Kamis (25/11/21).

Dengan tema "Era Kebebasan Pers : Siapa yang Perlu dan Siapa Benalu" di mulai sekitar pukul 13.45 WIB menghadirkan narasumber kompeten, yakni Arif Zulkifli, selaku Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers dan Ahmad S Udi, selaku Koordinator Asosiasi Perusahaan Pers Riau, dan sebagai Moderator, Okta Heri Fandi, merupakan Sr. Analyst Media and Communication PT. PHR.

Dalam paparannya Arif Zulkifli mengatakan, penting keberadaan jurnalisme dan berprofesi sebagai wartawan harus rendah hati karena saat bertugas harus berdasarkan pada koridor tertentu, serta etika harus dimiliki.

Publik mempunyai hak untuk tahu, caranya melalui yang disampaikan wartawan. Benalu memanfaatkan dan mengabaikan kode etik jurnalistik menyebabkan masyarakat tidak percaya dengan pers, dan hal itu harus di kontrol," katanya.

Jurnalisme harus dibatasi oleh etika, seperti independen mulai dari diri sendiri, maupun Pimred sekalipun.

"Wartawan harus sungguh-sungguh menjalankan kode etik jurnalistik. Dan intinya yang paling penting menjaga kemerdekaan pers. Jurnalisme itu penting karena mengungkap fakta kebenaran. Tidak sekadar membuat judul berita dan mencari sensasi," katanya lagi.

Sementara itu, Ahmad S. Udi, Koordinator Asosiasi Perusahaan Pers Riau dalam paparannya menyebutkan siapa benalu itu, bernama penjahat berkartu pers.

Kebebasan pers saat ini katanya mempunyai titik lemah, karena siapapun bisa mengaku menjadi wartawan, dan itu terlalu mudah.

Akibatnya penjahat bermodus kartu pers sangat banyak. Oleh karena itu sebutnya, solusinya tidak boleh membiarkan hal itu terus terjadi.

Dia meminta kepada Dewan Pers membantu membersihkan dan tegas kriteria dalam membuat sebuah media, karena selama ini terlalu mudah.

Media "abal-abal" update berita hanya ketika ada kepentingan, Dewan Pers ketika akan melakukan verifikasi harus diam-diam. Jika disampaikan akan membuat media-media "abal-abal" itu membuat drama.

"Harus lebih ketat membuat standar UKW karena selama ini UKW itu sangat mudah. Ada gunjingan bahwa UKW itu hanya jadi bisnis baru. UKW bisa jadi murahan karena mudah sekali lulusnya. Dewan Pers diharapkan tidak ragu mencabut kartu UKW bagi pemegang yang melanggar," sebutnya.

Ketua Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) Riau ini juga berharap kepada aparat penegak hukum tidak jangan ragu mempidanakan penjahat berkartu pers.

"Kepada perusahaan maupun pemerintah diminta agar tutup pintu terhadap penjahat kartu pers jangan dilayani apalagi dirangkul sebagai mitra," ujarnya.

Kepada organisasi pers Ahmad juga meminta, jangan mudah memberikan pembelaan kepada wartawan bermasalah sebelum memastikan terlebih dahulu penyebabnya. Tidak ragu memecat anggota organisasi pers yang menyalahi ketentuan.

Aliansi juga sangat mendorong lahir regulasi, dasar hukum untuk membatasi bermitra media seperti dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

"Dengan bangun bersama, kebebasan pers harus diselamatkan dari penunggang gelap. Nah upaya kita untuk membersihkannya. Seperti menanam padi ternyata ilalang yang tumbuh. Padi adalah perusahaan pers yang sehat sementara ilalang adalah media "abal-abal". Apakah kita akan memilih ilalang yang sehat ketimbang padi yang sehat? Harus kita benahi bersama," tutupnya.***(rls)



 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang