Rabu, 24 Nopember 2021 21:35

Aplaus Gebrakan Kapolda Riau, Warga Duri Pinta Polisi Serius Proses Hukum PT SIPP

Korban luapan limbah PKS PT SIPP minta polisi serius dalam proses hukum. Pasalnya permasalahan tersebut telah berjalan selama setahun lebih.

Riaiterkini - DURI - Gebrakan hebat Kepala polisi daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi membongkar pembalakan liar di hutan SM Giam Siak Kecil mendapat aplous dsri berbagai pihak, tak terkecuali dari warga Kota Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis. Namun juga berharap besar akan ketegasan orang nomor satu pada jajaran Polri di Bumi Lancang Kuning itu untuk serius melakukan proses hukum kepada perusahaan perusak lingkungan, salah satunya seperti yang dilakukan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) yang beralamat di Jalan Rangau, Kilometer 6, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis.

Hal tersebut diungkapkan korban luapan limbah PKS PT SIPP, Roslin Boru Sianturi. Menurutnya telah berlalu setahun lebih, kasus yang dialaminya sama sekali belum ada kejelasan hukum yang memihak sesuai harapan meskipun telah dipanggil bolak balik ke Polda Riau.

"Terakhir, saya mendapat panggilan untuk membawa penjaga lahan sebagai saksi perusakan lingkungan dikebun saya pada bulan Februari 2021 lalu, namun sampai saat ini belum ada realidasi hukum kepada perusahaan,"akunya.

Dipaparkan Roslin, lahan miliknya sekaligus menjadi tulang punggung penopang perekonomiannya seluas 1,5 Hektare yang berada tepat dibelakang kolam limbah PKS PT SIPP itu jebol berkali kali hingga merusak kebum dan tanaman Tanda Buah Segar (TBS) yang ada diatasnya. Hingga kini pihak perusahaan tidak terlihat memiliki itikad baik untuk menggantinya.

"Sekali lagi saya minta agar Pemerintah dan penegak hukum agar dapat mendengar jeritan dari masyarakat kecil seperti saya ini. Dulunya sebelum dibanjiro limbah B3 ini, kami bisa panen 1,8 sampai 2 ton, tapi kini hanya 200 Kilogram saja. Tolonglah kami,"ungkapnya sembari meneteskan air mata.

Senada, Penasehat hukum Roslin Boru Sianturi, Marnalom Hutahaean SH, MH terkait permasalahan kliennya itu mengatakan terkait PT SIPP telah membayar denda senilai Rp 101 juta yang dimediasi Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bengkalis melalui Kasi Datun berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 660.3/DLH - TPKLH/VIII/2021/653 tanggal 25 Agustus 2021 lalu itu tidak akan berpengaruh terhadap laporan kliennya ke Polda Riau.

"Seperti yang disampaikan klien kami sebelumnya,  Kapolda Riai harus dapat berlaku adil dalam penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan ini. Kami tetap fight, karena kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Riau sejak Februari 2021 dan didalam SK Bupati Bengkalis juga sudah tegas, pabrik wajib menghentikan operasionalnya sementara,"pintanya.

Selanjutnya pada keputusan ketiga point kelima, bahwa PKS wajib memulihkan lahan yang tercemar. Jika hal ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, maka ancaman pidana 1 tahun atau denda Rp 1 Milliar tertuang pada pasal 114, UU nomor 32 tahum 2009 tentang lingkungan hidup."kita tetap memperjuangkan sampai perusahaan mentaati aturan UU yang berlaku,"pintanya dengan tegas.*(hen)

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang