Kamis, 21 Oktober 2021 12:39

Legalitas Tanah Timbun di Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai Dipertanyakan

Benarkah Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai tampung tanah timbun ilegal? Hal itu jadi pertanyaan sejumlah pihak.

Riauterkini-DUMAI- PT Kilang Pertamina Internasional (Persero) atau KPI RU II Dumai mendapat sorotan tajam dari publik perihal dugaan menampung tanah timbul ilegal ke area kilangnya.

Kasus ini mencuat setelah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai, mendemo Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai, Jalan Putri Tujuh, Dumai, baru-baru ini.

Di mana menurut dugaan LAMR Kota Dumai, pejabat Pertamina RU II Dumai tidak mentaati aturan hukum, karena sudah memasukkan tanah timbun ilegal dari kontraktor untuk penimbunan dalam kilang.

LAMR Kota Dumai menegaskan bahwa persoalan tanah tibun sampai saat ini belum ada izin usaha pertambangan (IUP) untuk kuari galian yang keluar di Kota Dumai.

Pihak LAMR Kota Dumai, meminta kepada pihak kepolisian untuk menegakkan aturan hukum berlaku. Sebab, banyak pelaku usaha kecil tanah timbun mendapatkan saksi hukum.

Maka LAMR Kota Dumai, mendesak Polres Dumai untuk memproses masalah tanah timbun ilegal yang di beli oleh PT Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai tersebut.

Datuk Seri Syahrudin, Ketua DPH LAMR Dumai, berharap kepada Polres Dumai tidak tebang pilih dalam masalah tanah timbun ini. Menurutnya, semua sama di mata hukum jika terbukti bersalah.

Kemudian pengamat lingkungan Kota Dumai, Ahmad Khadapi mengatakan, sangat menyayangkan PT Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai, persoalan tanah timbul ilegal tersebut.

"Seharusnya KPI RU II Dumai bisa memberikan contoh yang baik selaku badan usaha milik negara (BUMN). Sudah jelas masalah tanah timbun hingga saat ini belum ada izinnya di Kota Dumai," jelasnya.

Khadapi juga mendorong aparat kepolisian untuk menunjukkan tajinya dan memberikan sanksi hukuman tegas kepada perusahaan milik negara tersebut.

"Polres Dumai harus merespon persoalan ini. Tujukkan bahwa Polisi tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan hukum. Jadi kepercayaan masyarakat tidak hilang, jika ada langkah tegas," jelasnya.

"Kami berahap polisi memberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum berlaku. Jangan tebang pilih. Mentang-mentang perusahaan negara ada hak istimewa. Di mata hukum sama semuanya," harapnya.

Kapolres Dumai, AKBP Mohammad Kholid, ketika di konfirmasi perihal kabar tanah timbun ilegal masuk ke area Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai, belum memberikan jawaban.

Begitu juga dengan pejabat Humas KPI RU II Dumai, Denny ketika dikonfirmasi perihal masalah ini mengatakan akan melanjutkan dulu ke Manager Humas.*(had)

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang