Senin, 18 Oktober 2021 22:45

Selain Bupati Walikota, Gubri Buat Surat Untuk BPN dan Polres

Gubri berkirim surat kepada bupati walikota soal pendataan kebun di kawasan hutan. Tak cuma bentuk kewajiban tapi identifikasi data.

Riauterkini - PEKANBARU - Surat Gubernur Riau (Gubri) kepada bupati walikota terkait meminta bantuan mengumpulkan bantuan data dan peta perkebunan sebagai bentuk pelaksanaan garis koordinasi di daerah.

Gubri sendiri merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, berkewajiban menindaklanjuti surat dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan nomor S.278/KUH/PPFKH/PLA.2/9/2021, tanggal 15 September 2021.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK) Provinsi Riau Maamun Murod, Senin (18/10/21). Menurutnya lagi, hasil surat dengan nomor 525/DLHK/2697, tertanggal 9 Oktober 2021 itu, akan dikumpulkan, lalu disandingkan sebagai bahan indentifikasi.

"Gubernur Riau itu sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah berkewajiban menjalankannya. Dikarenakan yang punya wilayah mereka, tentu garis koordinasinya ke bupati walikota," kata Murod.

Melalui perangkat-perangkat yang ada di pemerintah daerah, seperti dinas LHK, perkebunan serta camat, tentu memiliki data terkait permintaan bantuan pendataan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Pemprov Riau juga menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk Polres agar turut membantu memberikan data terkait perkebunan di kawasan hutan. Semua data yang didapat itu nantinya akan disandingkan dengan data lainnya.

"Artinya, ini bukan melepas tanggung jawab, atau tidak tahu karena bupati tak punya kewenangan. Ini upaya mengumpukkan data sebanyak-banyaknya," ujar Murod.

Mantan pejabat Kepulauan Meranti ini mengungkapkan, dari berbagai informasi yang diterima, sudah ada beberapa bupati yang telah melakukan identifikasi, sebelum keluarnya surat tersebut. Artinya, sudah ada beberapa bupati yang memiliki data terkait perkebunan di dalam kawasan hutan.

Namun demikian, data itu bukan satu-satunya sumber. Karena Pemprov Riau dari DLHK melalui Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) juga memiliki data. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pendataan.

Diharapkan, dari identifikasi itu, didapat penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan yang tak hanya memberikan kepastian hukum. Tetapi juga kepastian berusaha serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan penerimaan negara dari PNBP. Ada pun mengenai kegiatan pemanfaatan hutan mau pun denda, administratif tentu sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Soal deadline (batas identifikasi), menurut Murod diharapkan tak terlalu lama. Nantinya, semua data perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan tersebut akan diserahkan kepada Kemen-LHK melalui Direktur Pengukuhan dan Penataan Gunaan Kawasan Hutan.

Sebagai informasi, Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar berkirim surat kepada bupati dan walikota untuk meminta bantuan mengumpulkan bantuan data dan peta perkebunan. Surat dengan nomor 525/DLHK/2697, tertanggal 9 Oktober 2021 itu, berisikan prihal pendataan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Dalam surat berkopkan lambang Pancasila, atas nama Gubernur Riau guna menindaklanjuti surat dari Direktur Pengukuhan dan Penataan Gunaan Kawasan Hutan nomor S.278/KUH/PPFKH/PLA.2/9/2021, tanggal 15 September 2021.***(mok)

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang