Jum’at, 8 Oktober 2021 09:00

Pemprov Riau Sampaikan Perubahan Ranperda Retribusi Daerah

Dilakukan perubahan Ranperda Retribusi Daerah. Drafnya diserahkan Pemprov ke DPRD Riau.

Riauterkini-PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Ranperda ini diklaim akan mengoptimalkan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyampaian itu dilakukan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Kamis (7/10/21) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, dalam sidang paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, dihadiri sejumlah anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Derah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik secara fisik maupun virtual serta undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Edy Natar memulai, berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah lanjut Edy Natar, merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaanya, pungutan terhadap retribusi daerah tidak selalu berjalan maksimal. Hal ini tergambar dari beberapa praktek di lapangan dimana masih ditemukan beberapa objek retribusi daerah belum terkelola dengan baik.

“Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan menggali sumber pendapatan asli daerah pada sektor retribusi daerah secara maksimal serta untuk mempermudah perluasan objek dan perubahan tarif retribusi daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian,” sebut Edy.

Serta dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, menyebabkan berubahnya pengelola retribusi daerah pada perangkat daerah.

Maka untuk itu Pemerintah Provinsi Riau melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2018 untuk dapat dibahas bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah, pengelola retribusi daerah agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho dalam kesempatan tersebut menyatakan, kalau ranperda ini sangat penting untuk dibahas.*(nop)

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang