Rabu, 22 September 2021 20:53

Sengketa Lahan, PN Bengkalis Tolak Permohonan Buyung Nahar Gugat Presiden

PN Bengkalis menolak seluruh gugatan ditujukan kepada Presiden Jokowi terhadap status lahan di wilayah perbatasan Mandau dan Bathin Solapan yang diajukan oleh Buyung Nahar.

Riauterkini-BENGKALIS- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis menolak seluruh gugatan perdata diajukan oleh sekelompok warga atas nama Buyung Nahar terhadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) atas lahan di kawasan PT. CPI perbatasan Kecamatan Bathin Solapan dengan Mandau di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 silam.

Gugatan itu dipicu, bahwa lahan-lahan itu diklaim milik para penggugat.

Menurut Majelis PN Bengkalis, gugatan perdata diajukan tersebut tidak berdasar, tidak sesuai dengan materi gugatan sehingga hakim dengan tegas menolak semua gugatan yang diajukan dibacakan Senin (20/9/21) kemarin.

Keputusan hakim menolak seluruh gugatan Kelompok Buyung Nahar itu ditegaskan oleh Assisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Dzakiyul Fikri, saat menggelar jumpa pers di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis atas Jaksa Pengacara Negara (JPN) didampingi Kajari Bengkalis Rakhmat Budiman dan Kasi Datun Agis Sahputra, Rabu (22/1/21).

"Alhamdulillah putusan seluruh gugatan ditolak. Menurut hakim gugatan itu tidak bisa di pertimbangkan sebagai materi," tegas Asdatun Kejati Riau, Dzakiyul Fikri.

Menurutnya, karena secara hukum sudah obyektif dalam keputusan majelis hakim itu.

Atas putusan PN Bengkalis tersebut, pihak penggugat menyatakan pikir-pikir.

"Selanjutnya kita tunggu batas waktu bandingnya habis. Kalau tidak ada nanti akan dilaporkan ke Presiden melalui Kajati dan Kajagung, bahwa perkara di Bengkalis tersebut sudah selesai," imbuhnya.

Ditambahkan Kasi Datun Kejari Bengkalis, Agis Sahputra, perkara ini muncul di tahun 2020 sekitar November - Desember, namun sidangnya di tahun 2021.

Sebagai JPN, pertama sekali mengikuti sidang di PN Bengkalis, dan selanjutnya sidang di lokasi perkara dalam kawasan PT. CPI perbatasan Bathin Solapan dengan Mandau.

Sebelumnya, Buyung Nahar menggugat bahwa tergugat Presiden dan PT. CPI telah menguasai objek bidang tanah milik mereka.

Tindakan Tergugat I PT. CPI yang menguasai, menempati tanah milik penggugat seluas 840.000 M2 sebagai area operasional adalah tidak sah dan cacat hukum.

Penggugat menyatakan, bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan tergugat sebesar Rp16,8 miliar. Penggugat meminta kepada PN Bengkalis mengabulkan permohonan gugatan agar menghukum tergugat untuk membayar kerugian itu.***(dik)



Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang