Rabu, 22 September 2021 16:34

Dipimpin Ginda, Paripurna DPRD Pekanbaru Berjalan Lancar

Pemko Pekanbaru bersama DPRD teken MoU P-KUA dan P-PPAS PBD Kota Pekanbaru 2021. Rapat pari purna dipimpin Wakil Ketua Dewan Ginda Burnama.

Riauterkini - PEKANBARU - Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) Tetang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Kota Pekanbaru 2021, DPRD Kota Pekanbaru berjalan lancar. Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama, Rabu (22/09/21).

Sebelumnya, Selasa (21/09/21) DPRD Kota Pekanbaru juga menggelar rapat paripurna Badan Anggaran yang membahas renacana perubahan APBD Kota Pekanbaru. Namun, rapat sempat tertunda lantaran para anggota DPRD Kota Pekanbaru memilih tidak mengikuti rapat tersebut lantaran di pimpin oleh Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani.

Anehnya, setelah pimpinan rapat di ambil alih oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama justru para anggota dewan hadir sehingga rapat tersebut terlaksana.

Peristiwa ini dididuga buntut dari mosi tidak percaya terhadap Hamdani pasca adanya laporan dua unsur pimpinan DPRD Pekanbaru, yakni Hamdani dan Nofrizal yang menandatangani laporan pelanggaran terkait penerapan Perda APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2021 kepada Gubernur Riau, Syamsuar.

Hal ini diketahui dari beredarnya surat dengan nomor 171/DPRD-Pimp/06/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, surat yang ditujukan kepada Gubernur Riau ini juga ditandatangani sebanyak 13 orang anggota DPRD Pekanbaru.

Kendati demikian dalam paripurna tentang (P-KUA) dan (P-PPAS) APBD Kota Pekanbaru 2021 itu, Hamdani tampak hadir mendampingi Walikota Pekanbaru, Firdaus.

Gelaran itu awalnya berjalan dengan adanya b inetrupsi dari sejumlah Anggota DPRD Pekanbaru. Namun, akhirnya paripurna itu berjalan lancar.

Walikota Pekanbaru, Fridaus mengatakan Perubahan APBD telah disepakati. Dikatakannya dibanding APBD murni secara total ada penambahan sebanyak Rp59 miliar. Namun diterangkan Firdaus, APBD Murni justru berkurang karena dipengaruhi pendapatan baik transfer dari pusat ke daerah atau pendapatan asli daerah.

"Berkurang kurang lebih Rp.60 miliar. Tetapi dalam APBD ini kita juga menerima penyaluran dana BOS ke sekolah yang dimasukkan dalam APBD sebanyak 108 miliar. Kemudian juga ada honor guru bantu yang dibiayai pemerintah provinsi yang penyalurannya melalui kabupaten kota sebanyak 15 miliar," terangnya.*(arl)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang