Kamis, 16 September 2021 09:42

Berkonflik dengan PT Duta Palma Nusantara, Masyarakat Kuansing Mengadu ke DPRD Riau

Perwakilan masyarakat Kuansing dari dua kenegerian mendatangi DPRD Riau. Mengadukan konflik dengan PT Duta Palma Nusantara yang dituding telah merampas tanah ulayat mereka.

Riauterkini-PEKANBARU-Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, menerima sejumlah perwakilan masyarakat Kuansing. Mereka menyampaikan aspirasi tentang konflik antara masyarakat Kenegerian Siberakun Benai dengan PT Duta Palma Nusantara (DPN).

Masyarakat Kuansing asal Kenegerian Siberakun Kecamatan Benai dan Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah diterima di Ruang Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (15/9/2021).

Dalam rapat, Kades Kenegerian Kopah menuntut hak tanah ulayat seluas 787,5 hektare yang sekarang dikuasai oleh cukong PT DPN.

“Saya sudah lama merasa resah, melihat tingkah perusahaan Duta Palma ini, tak sedikit tanah masyarakat adat Kuansing telah dikuasainya, tanpa memberikan kontribusi apa-apa terhadap anak cucu kemanakan," ujar perwakilan masyarakat itu, seperti yang ditulis di laman faceboook Humas DPRD Riau.

Lebih lanjut kades Kenegerian Kopah meminta pihak eksekutif, legislatif dan para datuk, ninik mamak, pemangku adat bersatu, melawan langkah perusahaan yang terbilang kejam. Dan mengambil alih tanah yang diduga cara memperolehnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Terkait lahan, ini urusan datuk-datuk yang lebih tepat, karena juga menyangkut tanah ulayat, bukan tanah negara. Pemerintah dapat menjadi jembatan untuk mencari jalan penyelesaiannya. Tidak hanya masyarakat yang punya kebun di dalam HGU, tapi yang lebih penting lagi ada lahan tanah ulayat yang juga diduga digarap oleh perusahaan. Itu perlu dipertanyakan lagi. Jika perlu ambil, kembalikan dan jadikan aset adat," ujar salah satu tokoh Adat Kenegerian Siberakun ini.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Riau Yulisman menjelaskan bahwa konflik masyarakat Kenegerian Siberakun dengan pihak PT. Duta Palma memang kian meruncing. Menurutnya Duta Palma harus sadar mereka tumbuh di lingkungannya.

“Modal dasar berusaha adalah tanah ulayat yang berasal dari nenek moyang warga Kuantan, maka sewajarnya mereka peduli dan hormat terhadap masyarakat pemilik lahan. Kasus ini sudah menjadi prioritas. Pemprov bersama Forkopimda sudah bekerja sama mengatasi persoalan ini. Tim Panja DPR RI pun sudah berkomitmen menyelesaikan persoalan ini,” ujar Yulisman.*(nop)

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang