Senin, 13 September 2021 20:27

Nertemu Gubri, Panja II DPR RI Uangkap Berbagai Modus Kebun dil Luar HGU

Jutaan hektar pengelolaan lahan jadi sorotan. Diantaranya, soal pengelolaan lahan diluar HGU. Kasus ini banyak terjadi di Riau.

Riauterkini - PEKANBARU - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sebut ada 16 juta hektar lahan secara nasional yang menjadi sorotan. Salah satunya justru terbanyak ada di Riau.

Menurut Ahmad Doli, yang juga selaku Ketua Panitia Kerja (Kerja) Evaluasi dan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Berbagai persoalan berkaitan dengan lahan yang digarap perusahaan tersebut, kemudian terjadinya konplik dengan masyarakat tersebut, karena adanya ketidak sesuaian Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan dengan praktek lapangan.

"Ada juga modus misalnya, digarap dua ribu hektar, tapi nyatanya ada lebih dari itu," kata Doli, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar dan Forkopimda, di Balai Serindit Gedung Daerah, Senin (13/9/21).

Bahkan papar politisi dari Fraksi Golkar ini mengatakan pengelolaan diluar HGU tersebut ada jumlahnya ratusan hektar. Yang model begini, sangat rentan menimbulkan konplik, karena besar kemungkinan bersinggungan dengan hak-hak rakyat.

Doli tak merincikan mana saja perusahaan yang diindikasikan mengelola lahan di luar HGU berdasarkan hasil pertemuan Komisi II bersama Gubri, Forkopimda dan instansi terkait lainnya itu. Namun, Doli sempat mencontohkan PT Duta Palma, pemilik perkebunan sawit yang ada di Riau.

Konplik melibatkan pihak perusahaan dan masyarakat yang terjadi banyak dilihat dari sisi hilirnya. Dimana ketika ada masalah berhadapan dengan masyarakat, kemudian masyarakat bereaksi, lalu ditangkap.

"Pada hal masalah utamanya bukan itu, tapi itu kan ada di hilir. Masalahnya di hulu, pengelolaan lahan yang berhadapan dengan masyarakat. Inilah masalahnya," papar Doli.

"Parahmya lagi, sisa lahan yang digarapnya itu belum tentu menjadi pendapatan negara. Baik pusat mau pun daerah," ujar Doli lagi.

Berbagai persoalan yang disampaikan Doli, adalah terkait tanah tutupan atau keterlanjuran, yang sudah diberikan hak tanah. Tapi sesungguhnya beririsan dengan kawasan hutan. Hal seperti ini menurut Doli sudah mulai ditertibkan.

Lebih lanjut, Doli menyatakan tim Panja DPR RI telah merekomendasikan, mendorong bahwa kantor pertanahan agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi agar membentuk tim. Dengan mengikur ulang, agar mempetakan semua persoalan dan hak-hak yang ada di Riau.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal penyelesaian," ujar Doli.***(mok)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang