Senin, 2 Agustus 2021 20:42

Perkuat Referensi, Pansus DPRD Riau Kunker ke UPT Dumai

DPRD Riau terus gesa pembahasan perubahan perda pajak. Terutama agar kendaraan non BM yang beroperasi di Riau.

Riauterkini-DUMAI-Referensi dan dasar hukum agar bisa diterapkan dalam peraturan daerah (perda) sangat penting. DPRD Provinsi Riau terus menggodok perubahan perda pajak, terutama agar kendaraan non BM yang beroperasi di Riau, bisa ditarik pajaknya, untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Refensi itu, melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, melakukan kunjungan kerja ke badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, UPT Dumai Sabtu (31/7/21).

Dalam media sosial resmi Humas DPRD Provinsi Riau mempublikasikan, rombongan pansus dipimpin Ketua Pansus Sugeng Pranoto, didamping Anggota Pansus, Yanti Komala Sari, Mira Roza, Agus Triansyah, Sardiyono, Manahara Napitupulu dan Syamsurizal.

Bertempat di Central Office PT. Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung, kawasan PT. Kawasan Industri Dumai (PT KID) rombongan diterima oleh Head Unit Bisnis PT. KID Rahmad Syah serta KA Bapenda UPT Dumai Rudi beserta jajarannya.

Sugeng Pranoto mengungkapkan bahwa penggodokan Perda pajak daerah tersebut untuk peningkatan pajak terutama untuk kendaraan non BM.

"Perda pajak daerah yang sedang kita godok ini untuk mendorong poin-poin penting bagaimana menarik pajak untuk kendaraan berplat non BM milik perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau agar bisa ditarik pajak dan ini untuk dituangkan dalam peraturan gubernur, Jika perda ini berhasil maka ujungnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Riau,” ujar Sugeng.(Advertorial Humas DPRD Riau/noprio sandi)

Loading...

 

BERITA TERKAIT :

 
riauterkini.com © 2003-2017 "Memantau Riau Detik Perdetik"
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang